PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI DPRD PROVINSI MALUKU PERIODE 2004 – 2009)

LINDA PUTRI JUITA WALIULU, SE, Dr. Agus Heruanto Hadna

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Gender merupakan isu spesifik yang terkait dengan kelompok besar dalam masyarakat, yaitu perempuan. Pada periode 2004 – 2009, DPRD Provinsi Maluku sama sekali tidak mensahkan peraturan daerah atau kebijakan yang berkaitan dengan gender karena pada saat itu mereka lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan pasca konflik. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan selanjutnya menyajikan secara deskriptif tentang sejauh mana kemampuan legislatif dalam mengakomodir persoalan‐persoalan gender serta faktor‐faktor yang turut mempengaruhi kemampuan legislatif tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan data meliputi : Ketua dan Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku, Pejabat pemerintah terkait, Tokoh masyarakat dan Aktivis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan anggota legislatif dalam mengakomodir peraturan yang berbasis gender di lembaga DPRD Provinsi Maluku selama periode 2004 – 2009 terlihat masih sangat rendah. Dari sekian banyak peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi Maluku periode saat itu, tidak terlihat adanya peraturan daerah yang memihak pada kepentingan gender. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama, orientasi anggota DPRD terhadap tugas dan hak sebagai anggota legislatif, kedua , tidak adanya iklim yang mendukung untuk menekan DPRD untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, dan ketiga, tidak adanya kekuatan politik yang seimbang dengan DPRD karena eksekutif juga tidak mempunyai paradigma sama terhadap gender. Kemampuan pemerintah dan legislatif dalam legal drafting juga masih sangat rendah yang disebabkan oleh instrument hukum yang ada masih kurang memadai dan budaya atau perilaku yang masih bercorak orde baru. Kemampuan dan pemahaman politik, pendidikan dan kepentingan politik dinilai menjadi penghambat yang cukup berarti. Apabila kebijakan tersebut belum dapat terlihat secara signifikan, maka kemampuan DPRD dan pemahamannya terhadap pendidikan politik publik juga patut dipertanyakan. Selain itu, pemerintah sebagai pihak eksekutif seharusnya juga mempunyai komitmen, kemampuan dan pemahaman terhadap pendidikan politik, sehingga kelompok gender semakin berkembang menjadi kelompok yang mempunyai kekuatan kontrol terhadap kepentingannya sendiri.

Gender is a specific issue that related with a big group in society, that is women. At the period of 2004 – 2009, Maluku Regional House of Representative was never validated the regional rule or policy that connected with gender because at that moment they were concentrated more on infrastructure and post‐conflict development. Related with that problem, this research has an aim to reveal and inform descriptively about how good is legislative ability in accommodate gender problems and the factors that influence it. In this research, the writer using descriptive research method and qualitative approach. Data informants are consists of: Head and Head Representative of Maluku Regional House of Representative, Member of Maluku Regional House of Representative, Former Member of Maluku Regional House of Representative, Government’s Official in connection with this matter, public figure, and activist. Result of the research shows that the capability of legislative member in accommodated rules that based on gender at Maluku Regional House of Representative committee during 2004 – 2009 was still very low. From so many regional rules that had been created by Maluku Regional House of Representative at that time, never ever known there was a regulation that concerning about the importance of gender. Some cases that caused this problem were: First, Member of Maluku Regional House of Representative’s orientation towards their duty and right as legislative member, Second, there was no supporting condition to force Maluku Regional House of Representative for accommodate women’s necessity, and Third, there was no politic power which was equal with Maluku Regional House of Representative because executive committee also had different paradigm towards gender. The ability of government and legislative in drafting legal still very low because of law instrument that still not suffice enough and the culture or behavior that still characterized by the new government era in Indonesia. The capability and comprehension in politic, education and politic importance are valued as rather important obstacle. If the policy cannot be seen yet significantly, Regional House of Representative’s ability and its understanding towards public politic education also need to be questioned. Besides that, government as the executive side shall to possess the commitment, capability and comprehension to politic education, so that group of gender can be more developed to become a group that has control power towards their own necessity.

Kata Kunci : Gender Perspective, Regional Rule, Commitment