Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang)

AFANDI, S.Si.T, Dr. Erwan Agus Purwanto

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Istilah good governance atau pemerintahan yang baik merupakan terminology yang cukup mengemuka pada dekade terakhir. Beberapa batasan dimaksudkan untuk membantu memberikan arahan tentang good governance, diantaranya yang banyak dikenal adalah sembilan prinsip yang menjadi ciri good governance yaitu, Transparansi, partisipasi, supremasi hukum, cepat tanggap (responsive), membangun consensus, kesetaraan, keefektifan dan efisiensi, bertanggungjawab (accountable), dan visi strategis. Salah satu penunjang terwujudnya good governance adalah apabila pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara baik dan memenuhi sembilan prinsip diatas, maka pemerintahan yang baik akan terlaksana. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang terhadap Standar Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP), yang diukur dari indikator teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi; kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi ; kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan; budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif (descriptive research). Data primer diperoleh dari wawancara dengan para informan. Data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka yang berupa peraturan perundangan tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP). Data hasil observasi, yaitu dari observasi langsung peneliti di lapangan. Hasil Analisis pelayanan pertanahan terhadap standar prosedur operasional pelayanan pertanahan, diketahui bahwa dari aspek Transparansi, partisipasi, supremasi hukum, cepat tanggap (responsive), membangun consensus, kesetaraan, keefektifan, efisiensi, bertanggungjawab (accountable), dan visi strategis,. masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi di waktu-waktu mendatang. Kelemahan ini perlu di antisipasi secara serius dengan melakukan inovasi pengembangan terhadap program pelayanan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terjawab dengan baik, untuk meningkatkan kinerja pelayanan dibidang pertanahan. Berdasarkan fakta dan permasalahan yang ditemukan, maka ada rekomendasi yang disarankan untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang di kemudian hari.

The good governance terminology is quite prominent in the last decade. Some restrictions are intended to help direction provide on good governance, including known is the nine principles that characterize of good governance, those are transparency, participation, rule of law, responsive, consensus building, equity, effectiveness and efficiency, accountable , and strategic vision. One supporter of good governance is where the government able to carry out of public services well and meets the nine principles above, then good governance will. This study aimed to find out about public service in the area of land affair or issue held by the Magelang District Land Service Standard Operating Procedur, measured from the technology indicators include working equipment and working methods used to services produced by the organization, inputs or materials quality used by the organization, physical quality environment which safety includes, the arrangement of the room, and cleanliness; organizational culture as a pattern of behavior and work patterns that exist within the organization concerned; leadership in an attempt to control members of the organization for work in accordance with the standards and goals of the organization and management of human resources. This research was conducted in Magelang District Land Office, using qualitative and quantitative research methods, with the type of descriptive research approach (descriptive research). Primary data obtained from interviews with informants. Secondary data obtained from literature searches in the form of legislation concerning the Land Services Standard Operating Procedures (SPOPP). The data results of observation, that from direct observation of researchers in the field. Results analysis of land services to the standard operating procedures land services, it is known that from the aspect of transparency, participation, rule of law, responsive, build consensus, equality, effectiveness, efficiency, responsible accountable, and strategic vision. there are still some deficiency that need to be improvement in future times. These weaknesses need to be in anticipation seriously with innovative development of service programs, for good public services can be answered, to improve service performance in the field of land public service. Based on the facts and weaknesses found, then there is a recommendation that was suggested to be used as guidelines in increasing the performance of public services at Magelang District Land Office at a later date.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Inovasi, Good Governence