TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TUNGGAKAN REKENING LISTRIK ANTARA PELANGGAN DENGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PELAYANAN DAN JARINGAN YOGYAKARTA
Evy Lusia Ekawati,SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
2011 | Tesis | S2 Magister HukumPenelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta, bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta dan untuk mengkaji peran kejaksaan selaku jaksa penuntut umum (JPN) dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan. Sumber dan pengambilan data penelitian dilaksanakan di kantor PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta dan kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta responden pelanggan PLN yang menunggak rekening listriknya. Pengambilan data dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara dengan responden dan nara sumber yang ditentukan secara purposif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta yang menunggak rekening listriknya telah melanggar Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), lalai atau ingkar janji, atau tidak melaksanakan kewajiban membayar tunggakan rekening listrik. Penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan, dilakukan sesuai prosedur, berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) APJ Yogyakarta dengan pelanggan. PLN menggunakan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) untuk menyelesaikan tunggakan rekening listrik pelanggan. Dalam penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan, tim jaksa berperan sebagai mediator. Mediasi dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui wawancara langsung dengan pelanggan menunggak. Jaksa memberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar rekening listrik tepat cara dan tepat waktu. Jaksa mendukung penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan diselesaikan di luar pengadilan. Hasil mediasi menunjukkan bahwa seluruh responden (pelanggan menunggak), menyelesaikan pembayaran dengan cara lunas dan atau cara angsuran. Cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, besarnya angsuran ditentukan sendiri oleh pelanggan, dan dituangkan dalam surat pernyataan pelanggan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelanggan menunggak. Mediasi dengan menghadirkan pelanggan menunggak di kantor Kejari Yogyakarta, efektif menyelesaikan masalah tunggakan rekening listrik pelanggan.
The research of the juridical review on the settlement of electricity arrear bills between customers and Electrical State Enterprise in Yogyakarta Service and Network Area aims to find out the settlement procedures of the customers’ electricity arrear bills in PT PLN (Persero) APJ Yogyakarta and to examine the role of prosecutors as state attorney in law enforcement on the settlement of the problem. The research was conducted in the Office of PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta and the Office of State Attorney, Yogyakarta. Data were collected by doing literature study and interviews with informants using a purposive sampling technique. Result of the study indicates that the customers of PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta that is delinquent in electricity bill violated the Article 29 of Law No. 30 of 2009 and the Letter of Power Purchase Agreement (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik - SPJBTL), negligently breaking the agreement, or did not perform the obligation of pay the overdue electricity bill. The settlement of customers’ electricity arrear bill was conducted in accordance with the procedures under the provisions written in SPJBTL between PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta and customers. The former used the Article of 10 (1) and (3) to solve customers’ electricity arrear bill-related problem. In the settlement of the problem, a team of attorneys played role as mediators with mediation done by a persuasive approach through direct interviews with delinquent customers. They provided them with insight on the importance of performing with the obligation to pay the utility bill in an appropriate and timely manner. They supported that the settlement of customers’ electricity arrear bills was done out of court. Result of the mediation indicates that all the customers with electricity arrear bills completed payment by either cash or installment. The way of payment, the period of payment, and the nominal number of payment were determined by the customers and set forth in a written statement stamped and signed by them. The mediation was carried out by presented the delinquent customers at Office of State Prosecution Yogyakarta and could effectively solve the problem of customers’ electricity arrear bills.
Kata Kunci : PLN, Kejaksaan, Penyelesaian, Tunggakan, Pelanggan, Mediasi