PENGARUH PEMBIAYAAN, TENAGA DAN SARANA KESEHATAN DALAM MENGATASI KESENJANGAN ANTARA PENGALAMAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN DENGAN KEPUTUSAN PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN

NURISMI, S.E., dr. Siswanto Agus Wilopo, S.U., M.Sc., Sc.D.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Persentase ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan sudah mencapai 93%, akan tetapi tidak diimbangi dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinannya yang hanya 73%, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Dengan adanya ketersediaan sumberdaya kesehatan memungkinkan kesenjangan dapat di turunkan sehingga ibu hamil akan lebih banyak memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinannya daripada tenaga non kesehatan (dukun bayi) sebagaimana tujuan dari MDGs dan program safemotherhood. Penelitian ini menggunakan data survei dengan rancangan cross sectional, yang menggunakan data SDKI 2007 (persentase kesenjangan), BPS (PDRB per kapita), dan data Puslitbang Depkes (data tenaga dan sarana kesehatan setelah diolah kembali oleh penulis dalam bentuk rasio per 100.000 WUS). Subjek penelitian adalah WPK umur 15-49 tahun berdasarkan provinsi. Analisis data menggunakan generalized linear models link logit untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel pembiayaan, rasio tenaga dan rasio sarana kesehatan terhadap kesenjangan dan bagaimana pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas (pembiayaan, rasio tenaga dan rasio sarana kesehatan) hanya variabel PDRB perkapita, rasio dokter, rasio perawat dan rasio puskesmas yang mempunyai pengaruh signifikan (positif dan negatif) terhadap kesenjangan. PDRB perkapita dan rasio dokter berpengaruh signifikan negatif yang berarti setiap kenaikan PDRB di sertai dengan kenaikan rasio dokter akan menurunkan kesenjangan antara pengalaman melakukan pemeriksaan kehamilan dengan keputusan pemilihan penolong persalinan, sedangkan untuk variabel rasio perawat dan rasio puskesmas walaupun berpengaruh namun peningkatan rasio perawat dan rasio puskesmas tidak dapat menurunkan kesenjangan. Untuk itu intervensi pemerintah dalam rangka peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan lebih di prioritaskan pada perbaikan perekonomian masyarakat (PDRB perkapita) dan peningkatan serta distribusi dokter ke sarana pelayanan kesehatan yang ada. Oleh karena ketersediaan sumberdaya kesehatan (pembiayaan, tenaga dan sarana kesehatan) belum semuanya mampu untuk menurunkan kesenjangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka untuk itu departemen kesehatan baik di tingkat pusat (pengambil kebijakan) maupun di tingkat daerah (pelaksana operasional) perlu memperhatikan lagi masalah aksesibilitas dan kualitas cakupan pelayanan kesehatan (yang terkait dengan kehamilan dan persalinan) terutama untuk masyarakat miskin. Masalah pendayagunaan tenaga kesehatan seperti program pegawai tidak tetap (PTT) dan bidan di desa perlu di galakkan lagi sehingga tidak ada lagi sarana kesehatan yang tidak ada tenaga kesehatan di dalamnya, dan tentunya hal ini perlu komitmen politis yang kuat dari pemerintah daerah setempat.

The percentage of pregnant women performing their pregnancy has reached the level of 93%, however this is not, compensated by 73% of them prefering health personnels in assisting their labor, this is produced the inequality/gap. With the availability of health resources allow gaps can be scaled so that more pregnant women would choose medical personnel as auxiliary labor than non-health personnel (TBAs) as the purpose of the MDGs and safemotherhood program. This study uses survey data with cross sectional design, which uses data IDHS 2007 (percentage gap), BPS (GDP per capita), and Department of Health Research and Development data (data personnel and health facilities after being processed again by the author in the form of the ratio per 100,000 WUS). Subjects involved the married women of 15-49 years by province. Data analysis using generalized linear models and link logit to view the financing variable correlation, personnel ratio and the ratio of health facilities to the gaps and how they affect. The results showed that of all independent variables (financing, personnel ratio and the ratio of health facilities), only the variable GDP per capita, the ratio of doctors, the ratio of nurses and the ratio of health centers that have a significant impact (positive and negative) of the gap. GDP per capita ratio of doctors has a significant and negative, which means any increase in GDP per capita in accompanied with the increase in the ratio of doctors will reduce the gap between the experience of performing with the decision in preferring birth attendant, while the ratios for variable ratio of nurses and health centers, although an effect but increased the ratio of nurses and the ratio of health center unable to reduce the gap. For that government intervention in order to increase utilization of health services over the priority on improving the community's economy (GDP per capita) and the increase and distribution of physicians into existing health service facilities. Because of the availability of health resources (financing, personnel and health facilities) are not all able to reduce disparities in health care utilization, then to the health department both at the central level (decision makers) as well as at the regional level (executive operational) need to consider again the problem of accessibility and quality of health care coverage (related to pregnancy and childbirth), especially for the poor. Utilization of health problems such as program temporary employees (PTT) and village midwives in the Empower need anymore so no more health facilities with no health personnel in it, and of course this needs strong political commitment from local government.

Kata Kunci : Pemeriksaan kehamilan, penolong persalinan, pembiayaan, tenaga dan sarana kesehatan