KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2005-2009 (Studi Pada Kabupaten Pegunungan Bintang)

Ribka Vidy Satya, Dr. Wahyu Widayat, M.Ec.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Kecilnya nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pegunungan Bintang perlu melakukan upaya- upaya yang lebih keras untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan keuangan yang ditunjukkan dari kapasitas fiskal (KpF), indeks kemampuan Rutin (IKR) dan Derajat otonomi fiskal (DOF) serta mengidentifikasi kebijakan publik Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menggunakan Data primer dan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) Tahun 2005- 2009. Alat analisis kinerja daerah yang didasarkan pada analisis kapasitas fiskal (KpF), indeks kemampuan Rutin (IKR), dan Derajad otonomi Fiskal (DOF). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari hasil perhitungan DOF pemerintah kabupaten pegunngan bintang selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dikatakan bahwa derajad otonomi fiskal selama tahun pengamatan dinilai dengan kriteria sangat kurang, dengan nilai rata- rata 0,0130 persen pertahun dengan rasio antara 00,00 persen - 10,00 persen karena sumber penerimaan terbesar masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat ataupun lainnya. Kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, selama tahun pengamatan selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata- rata sebesar 1,26 persen pertahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Pegunungan Bintang mangalami kenaikan yang siknifikan, kenaikan yang terbesar pada tahun 2007 dari sebesar Rp 73.219.384.751,00 turun menjadi sebesar Rp 53.435.548.834,00 pada tahun 2006 namun mengalami penurunan lagi pada tahun berikutnya. Indeks kemampuan rutin (IKR) pada seluruh periode pengamatan yaitu dari tahun 2005-2009 Kabupaten Pegunungan Bintang berada pada kategori sangat kurang karena berada pada 00,10 persen yaitu sebesar 0,0028 persen sampai dengan 0,0334 persen. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam peningkatan pendapatan asli daerah terfokus pada pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah . Di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat sumber- sumber penerimaan asli daerah yang belum dikembangkan secara optimal yaitu berupa pemanfaatan potensi sumber daya alam.

The small number of Genuine local revenue (PAD) in Pegunungan Bintang Regency showed that Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of pegunungan Bintang Regency needs to carry out harder efforts to improve the realization of revenue. The goals of this study were to analyze the financial ability showed from the fiscal capacity (KpF), routine ability index (IKR), and fiscal autonomy Degree (DOF) and to identify the public policy of pegunungan Bintang Regency. This study was carried out in Pegunungan Bintang Regency using primary an secondary data in the form of time series from 2005 to 2009. The analysis method used was local performance based on the fiscal capacity analysis (KpF), routine ability index (IKR), and fiscal autonomy Degree (DOF). The result of the analysis showed that as a whole, from the result of DOF calculation, the local government of Pegunungan Bintang Regency, during the period of 2005 to 2009, could be said that the fiscal autonomy degree at that period of time was valued as low, with average of 0.0130 percent annually, with ratio between 00.00 percent to 10.00 percent because the biggest resource of revenue still depended on central government assistant or other. Governmental fiscal capacity of Pegunungan Bintang Regency, during the observation period, always increased with average of 1.26 percent annually. Therefore, it can be concluded that the fiscal capacity of Pegunungan Bintang Regency increased significantly. The biggest increase was in the year of 2007 from of Rp 73.219.384.751,00 into Rp 53.435.548.835,00 in the year of 2006, but in reduced again in the next year. The Indeks Kemampuan Rutin (IKR) (routine ability index) during all observation period from 2005 to 2009 in Pegunungan Bintang Regency was in the category of very small, because it was in the position of 00.10 percent, of 0.0028 percent to 0.0334 percent. The government policy of Pegunungan Bintang Regency in increasing Genuine local revenue focuses on the tax and local district retribution determined in district regulation. In Pegunungan Bintang Regency, there are sources of Genuine local revenue which are not developed optimally, in the form of natural resources.

Kata Kunci : : kemampuan keuangan daerah, otonomi,kebijakan publik