POLITISASI BIROKRASI (Studi Tentang Peran Politik Dewan Adat dalam melakukan bentuk-bentuk intervensi politik guna Posting Birokrat pada Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Kaimana )

Mohammad Dain Werfete, Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Kajian ini difokuskan pada politisasi birokrasi yang dilakukan Dewan Adat dan Masyarakat Adat dalam posting birokrat untuk mengisi jabatan tertentu pada struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Kaimana. Dewan Adat melakukan politisasi birokrasi, sebagai upaya untuk mendapatkan resource yang tersedia, baik itu berupa sumber daya ekonomi, kekuasaan dan jaringan di dalam birokrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan Dewan Adat. Penulisan ini menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa politisasi birokrasi dilakukan Dewan Adat dalam bentuk: lobby (intervensi) politik, demonstrasi (mobilisasi), pemalangan, ancaman & resistensi, pola relasi kepentingan dan sangat berimplikasi terhadap Dewan Adat itu sendiri, kinerja birokrasi serta kehidupan sosial politik masyarakat. Tekanan politik dalam bentuk-bentuk politisasi yang dilakukan Dewan Adat sangat kuat, sehingga relatif mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Keterikatan suku-suku secara emosional antara personil-personil yang ada di dalam birokrasi dengan suku-suku yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana sehingga mengakibatkan mereka sulit keluar dari lingkaran kepentingan setiap suku. Akibatnya, birokrasi cenderung mudah dipolitisasi karena birokrat yang menduduki jabatan tersebut merupakan rekomendasi dari Dewan Adat. Banyak birokrat yang berasal dari suku-suku di luar Kabupaten Kaimana juga cenderung mudah dipolitisasi “ketakutan” terhadap kekuatan masyarakat lokal yang direpresentasikan oleh Dewan Adat. Aktor Dewan Adat dan Aktor Birokrasi juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Aktor adat cenderung untuk melakukan bentukbentuk politisasi untuk mengintervensi birokrasi guna mendapatkan sumber daya ekonomi, dan aktor birokrat juga cenderung melakukan “balas jasa” kepada aktor adat agar posisinya dalam jabatan struktural tidak “diganggu”. Bentuk “balas jasa” inilah yang memudahkan Dewan Adat memanfaatkan dan merebut sumber daya ekonomi di dalam birokrasi yakni: (a) proyekproyek pemerintah. (b) dapat di pekerjakan sebagai pegawai (PNS). (c) kebijakan-kebijakan pemerintah yang memihak kepada kepentingan masyarakat lokal.

This study focused on bureaucracy politicized done by Customary Council and Customary Community in bureaucratic positioning in order to occupy certain job position in the organizational structure of Kaimana regency. Bureaucratic politicization made by Customary Council is an effort to get available resources from bureaucracy. It could be economic resources, power and network in government bureaucratic system. This research intends to discover the models of bureaucratic politicized done by Customary Council. This research has conducted by using descriptive analysis and qualitative approach method. The research suggested that bureaucracy politicized by Customary Council can be seen in some models; political lobbying (intervention), demonstration (mass mobilization), crossed-bars to forbid certain places, threatening, and resistant relationship on interest which really affecting the existence of Customary Council, the capacity of bureaucracy and socio- political life of society, in addition, strong political pressure have done through bureaucracy politicized by Customary Council has influenced many government policies. Emotional relations of ethnic groups among personals of bureaucrat whom come from local tribes in Kaimana have made them get stuck on the circle of their own ethnical group interest. Consequently, the bureaucracy become easier to be politicized because the bureaucrats are those persons whom recommended by Customary Council. Not only those bureaucrats from local tribes but also many of bureaucrats who are not local tribe become easier to politicize because they afraid of the power of local tribes which have been represented by Customary Council. Both actors, Customary Council and Bureaucrat actors have different interest, Customary Council more inclined to politicize bureaucrats and intervene the bureaucracy in order to get economic sources. On the other side, the bureaucrat actors will pay recompensation to the Customary Council in order to save his/her position in bureaucratic system. However, the recompesation model have made by the bureaucrat actor has benefited Customary Council to access and grab the economic resources in bureaucracy namely; (a) government projects, (b) Being occupied as civil servant, (c) the government policies which based on local community needs.

Kata Kunci : Politisasi Birokrasi, Dewan Adat, Posting Jabatan,