MANAJEMEN PEMBERDAYAAN KADER DALAM PENGELOLAAN POSYANDU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Putrawangsa, Prof. dr. Hari Kusnanto, DrPH.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program kesehatan yang melibatkan beberapa institusi, di dalam pemerintahan daerah sejak diberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi, merupakan jalan yang cukup lebar bagi pemerintah daerah dan institusi-institusinya untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya, pemberdayaan masyarakat merupakan pintu masuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama didalamnya. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan kader posyandu yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dan Institusi terkait dalam mengelola pemberdayaan kader di Kabupaten Lombok Tengah. Metoda Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Variabel penelitian adalah kewenangan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam melakukan pemberdayaan kader posyandu. Informan penelitian dipilih secara non-probability dengan menggunakan teknik purposive, data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan analisis data sekunder. Penelirtian menggunakan perspektif emik-etik. Landasan keilmuannya adalah fenomenologi dan logika penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil: Pemberdayaan yang dilakukan tanpa melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat tidak akan dapat menyelesaikan masalah pemberdayaan kader posyandu, adanya badan dan dinas dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan tanpa koordinasi yang baik. Pada tahun 2009 masih terdapat kader aktif di dikegiatan posyandu 4.887 atau 72%, kader posyandu tidak aktif 1.835 atau 28% dalam melaksanakan kegiatan posyandu, ada perbedaan pelaksanaan program di masing sektor terkait pemberdayaan, belum adanya kebijakan pengeloaan dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kesimpulan: Koordinasi pemberdayaan kader posyandu BPMD, BPPK, DINKES tidak berjalan, Tidak adanya kebijakan tentang kesamaan alokasi ADD untuk posyandu, pengelolaan taman posyandu harus mendapat perhatian serius untuk peningkatan partisifasi masyarakat.

Background: Community empowerment is one of health program which involving several institution, in the regional government since the regional autonomy and decentralization been applied form of great opportunity for the regional government and their agencies to perform development according to the people’s need in the region. Community or public empowerment is entrance gate to get basic health services for the public with public participation as major actors. Objectives: To understanding the implementation in empowerment the cadres of the integrated services station which be performed and be developed by the Health Office and related agencies in managing the cadres empowerment in Central Lombok Regency. Methods: This was a descriptive study using qualitative methods. The research variables were the authority of Health Office and related agencies in performing an empowerment of cadres of integrated services station. The informants were selected by non probability approach using purposive technique. Data were collected by indepth interview, observation, documents study, and analysis of secondary data. The study was using emik-etik perspective. Their scientific basic is using analysis by inductive approach. Results: The empowerment which be performed without considering a condition and the need of the public, would not able to accomplishing the empowerment of integrated services station cadres, resulted in the involved institutions, agencies and offices in the empowerment without a good coordination. In 2009, there were active cadres in integrated services station activity of 4,887 or 72%, not active cadres 1,835 or 28%. There were difference programs implementation in each sectors related to empowerment, there were no policy yet in fund management which originated from public, privates, and non government organization participation. Conclusion: The coordination in cadre empowerment of integrated services station, between BPMD, BPPK, DINKES, not going on. There were no policy on equal allocation in ADD for integrated services station. In managing the gardens of an integrated services station, need to pay attention to increasing a public participation.

Kata Kunci : posyandu, pemberdayaan, kader