KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI IJIN TRAYEK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Octavia Mariana Wijayanti, SH, Aminoto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan Retribusi Ijin Trayek dan usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui kebijakan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sampai sejauh mana Dinas Perhubungan memiliki Kewenangan dalam menentukan Retribusi Ijin Trayek agar dapat menambah PAD serta langkah hukum apa yang dapat dilakukan agar kebijakan tersebut dapat ditaati oleh seluruh pelaku moda transportasi yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang Kewenangan Dinas Perhubungan dalam menentukan Retribusi Ijin Trayek. Kewenangan tersebut dapat menambah PAD Kabupaten Gunungkidul apabila ditaati oleh seluruh pihak terutama oleh para pengusaha moda transportasi. Dalam rangka menegakkan kebijakan yang telah dikeluarkan, maka Dinas Perhubungan memberikan kewenangannya kepada PPNS untuk meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal yang dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sehingga tercapai pemerintahan yang baik.

This study reveals about the authorities of the Liaison Service of Gunungkidul regency to determine tolls of public transportation vehicle route license and its efforts to create good governance within cush policies. The occurring problems are both how much the liaison service possesses such authorities in determining tools of public transportation vehicle route licence in order to increase the regency’s genuine income and what juridical steps in order that such wisdoms are obeyed by all existing transportation entrepreneurs. The method of approach applied in this study is the joining of both empirical and normative law researches. Data that are used in this research are both primary data and secondary data. To cope with the problems above, the government of Gunungkidul regency issues such a local regulation numbered 9 year of 2000 which regulates the authorities of the liaison service in determining the tolls of public transportation vehicle route license. The authorities may increase the regency’s genuine income whenever they are obeyed by all parties, especially by transportation entrepreneurs. In case of upholding the issued rules, therefore, the liaison service delegates its authorities to the investigatory civil officer to optimally increase the upholding of the violations on such local regulation through a coordinated, guided, integrated, and continual action, so that a good governance is successfully achieves.

Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Kewenangan, Pemerintahan Yang Baik