TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN BERUPA PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus Dalam Lelang Pupuk Bersubsidi Oleh Kepolisian Resort Tegal)

Retno Palupi, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang sitaan pupuk bersubsidi yang telah dilaksanakan oleh Polres Tegal berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang telah mempunyai ijin oleh produsen pupuk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Normatif karena penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian: (1). bahwa lelang dilaksanakan setelah barang yang berkaitan dengan perbuatan pelanggaran peraturan atau perbuatan pidana dinyatakan sebagai barang sitaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dibawah kewenangan penyidik Polri dengan dilengkapi penetapan pengadilan atas penyitaan pupuk bersubsidi, surat perintah dan persetujuan dari tersangka/pemilik barang. Lelang berjalan dengan lancar dipandu oleh Pejabat KPKNL dan diperoleh harga tertinggi dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang mana hal tersebut tidak melanggar peraturan tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil lelang berupa uang pembelian barang disetorkan kepada negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dititipkan dan nantinya digunakan sebagai barang bukti di persidangan. (2). Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas penyaluran pupuk bersubsidi ini memperhatikan aspek pembinaan, produsen pupuk hanya melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer resmi yang telah mempunyai ijin dan telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB). Terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi seperti penjualan diluar wilayah yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi teguran tertulis dan pencabutan Surat Ijin Usaha dan Perdagangan (SIUP) sedangkan penjualan tanpa ijin, penjualan diluar peruntukkan petani/kelompok tani dan penjualan diatas HET akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

This study aims to determine the auction of subsidized fertilizer as goods confiscated that have been conducted by the Tegal District Police subjected to Article 45 of the Criminal Procedure Code and the supervision on subsidized fertilizer distributors and retailers who already have a permit by fertilizer producers. This research is a normative juridical. Juridical because in reviewing the existing problems based on material studied by law or regulation in connection with research materials through library research to obtain secondary data. Normative because this research is based on library research to obtain data relevant to the problem of research. Results of research: (1). that the auction held after the requirements relating to the act of violation of rules or criminal acts declared as goods confiscated at the stage of preliminary examination under the authority of the Police investigators completed by a court warrant for seizure of subsidized fertilizer, a warrant and consent of the suspect / owner of the goods. Auction performs in good way which guided by the authorized person who acting on behalf of State Property and Office and Auction (KPKNL) and obtained the highest prices below Retail Price (HET) subsidized fertilizer which is it does not violate any regulations regarding the distribution of subsidized fertilizer. Auction results in the form of money remitted to the state purchase of goods through the State Treasury Services Office (KPPN) to be deposited and later used as evidence in court. (2). The application of sanctions against violations of the distribution of subsidized fertilizer was the aspect of coaching, only fertilizer producer will guide distributors and authorized retailers who already have a permit and has signed a Sale and Purchase Agreement Letter of subsidized fertilizer (SPJB). Which are administrative violations such as sales outside the region who have been determined to be liable to a written reprimand and revocation of Business License and Trade (SIUP) while sales without a permit, sales outside the designated farmers / farmer groups and sales above the HET will be subject to criminal penalties according to prevail regulations.

Kata Kunci : lelang, barang sitaan, pupuk bersubsidi.