KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) DI KECAMATAN LUBUK BASUNG PASCA GEMPA BUMI 30 SEPTEMBER 2009

ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Gempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) yang melanda Sumatera Barat pada tanggal 30 Sepetember 2009, telah mengakibatkan rusak dan hancurnya bangunan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam mencapai 10.401 unit bangunan. Selain masalah dana, salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam merehab kembali bangunannya adalah rumitnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lubuk Basung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Kecamatan Lubuk Basung dalam penyelenggaraan pelayanan IMB pasaca gempa bumi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan observasi lansung di lapangan. Data sekunder bersumber dari pengumpulan dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang dijadikan narasumber adalah Camat beserta aparatur Kecamatan dan masyarakat yang melakukan pengurusan IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ). Lokasi penelitian berada pada Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Kecamatan Lubuk Basung dalam penyelenggaraan pelayanan IMB pasca gempa masih belum optimal dengan melihat indikator responsivitas, orientasi terhadap pelayanan, efisiensi dan akuntabilitas. Dari indikator responsivitas dan orientasi terhadap pelayanan sudah menunjukkan kinerja Kecamatan sudah baik, dengan adanya beberapa program yang dapat membantu masyarakat dalam hal pelayanan serta dicurahkannya segala sumber daya yang dimiliki oleh aparatur terhadap pelayanan. Berbeda dengan indikator efisiensi dan akuntabilitas yang menunjukkan terjadinya inkonsistensi waktu dan biaya pelayanan serta acuan yang digunakan dalam pelayanan IMB pasca gempa tidak bisa diimplementasikan oleh penyelenggara pelayanan secara baik dan mangakibatkan kerugian pada masyarakat pengguna jasa. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepemimpinan dan kerjasama, yang dinilai sudah bisa menunjang kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dan hanya bersifat intern dan terbalik dengan faktor diskresi aparatur pelayanan, dimana aparatur terlalu menerapkan aturan secara kaku tanpa ada kelonggaran serta tingginya ketergantungan aparatur pelayanan terhadap pimpinan yang menyebabkan lambatnya proses pelayanan yang diselenggarakan pada Kantor Kecamatan Lubuk Basung.

The 7.6 Richter Scale (RS) hit West Sumatera area on 30 September 2009 caused the 10,401 construction units of Lubuk Basung sub-district, Agam district in damaged and destroyed condition. In addition to financial problem, one of the obstacles that the community has encountered in the building reconstruction effort concerns with the complicated procedure of Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Building Development Permit that the Lubuk Basung sub-district government issues. This research aimed to identify how the performance of Lubuk Basung sub-district government in conducting the IMB application service during the post-earthquake period was performed, and what factors affected the performance. The qualitative approach-based descriptive method was used in this research. Primary data were gathered by conducting interviews with resource persons and also field direct observations. Secondary data were collected from documents and archives on the problem investigated. The resource persons involved the sub-district head and sub-district officials, and the community members who sent IMB application. This research was conducted in Lubuk Basung sub-district, Agam district. Result of the research showed that the performance of Lubuk Basung sub-district in performing the IMB services during the post-earthquake period had not been optimal based on the indicators of responsiveness, orientation to service, efficiency and accountability. The indicator responsiveness and orientation to service indicated good performance of the sub-district government. This was showed by several programs assisting the community members in terms of service and the exploitation of resources that the officials used in the service. Different from the indicators of efficiency and accountability showing the inconsistency of time and service cost, and the reference utilized in the IMB during the post-earthquake era was not able to be well implemented by the service provider and it resulted in loss for the service users. This was also affected by leadership and cooperation factors considered as having potentials to support the performance of sub-district government, and it was also internal in characteristics; in addition, it was in contrast with the discretion factors of service officials, in which the officials applied strictly inflexible regulations with no tolerance, and the higher dependence of service officials on the leaders causing slower process service carried out on the Lubuk Basung sub-district office.

Kata Kunci : IMB, Gempa bumi 30 September 2009, Lubuk Basung