PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS DI BANJARMASIN

Muhammad Yusuf, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Wilayah terhadap pengawasan Notaris di Banjarmasin dan mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Wilayah di Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Untuk melengkapi data primer juga dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pengawasan jabatan Notaris dan Kode Etik sekaligus sedangkan Dewan Kehormatan Wilayah Notaris hanya memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Profesi Notaris yang bersifat intern. Dewan Kehormatan Wilayah dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan Organisasi, tetapi tidak dapat memberhentikan Jabatannya sebagai Notaris. Majelis Pengawas Daerah telah melaksanakan perannya sebagai pengawas Notaris, tetapi ada beberapa peran yang telah dilaksanakan namun belum maksimal dalam pelaksanaanya antara lain memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan pemeriksaan protokol Notaris dengan teliti. Peran yang belum dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin adalah menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Peran Dewan Kehormatan Wilayah dalam mengambil keputusan terhadap pelanggaran Kode Etik masih terlihat belum optimal. Salah satunya adalah lamanya waktu untuk mengambil sebuah keputusan dalam menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik oleh Notaris. (2) Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin diantaranya yaitu : Masih adanya Notaris yang tidak siap melaporkan kegiatannya kepada Majelis Pengawas Daerah; Notaris terkesan tidak siap ketika adanya pemeriksaan setiap tahunnya; Dana belum mencukupi untuk operasional pengawasan Notaris ; Keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah yang terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing; kurangnya komunikasi antar anggota dalam melaksanakan fungsi pengawasan; Kendala yang lain adalah adanya kewenangan yang sama antara Majelis Pengawas Daerah dengan Dewan Kehormatan yang merupakan badan pengawas dari Organisasi Notaris, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris. Kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Wilayah Kalimantan Selatan diantaranya yaitu: Beberapa Notaris belum menyadari arti pentingnya Dewan Kehormatan itu sendiri dan belum memahami Kode Etik Profesi Notaris itu sendiri secara menyeluruh; minimnya dana untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris di seluruh Kalimantan Selatan karena belum terbentuknya Dewan Kehormatan Daerah; Keterbatasan waktu Anggota Dewan Kehormatan untuk melakukan rapat kerja dan membuat program pengawasan terhadap Notaris di seluruh Kaliamantan Selatan; Keterbatasan pengawasan Dewan Kehormatan Wilayah yang beranggotakan 5 (lima) orang mengawasi seluruh Notaris di Kalimantan Selatan.

The study was conducted to understand the role of the Regional Council and the Honorary Board of Trustees for the supervision of Notary District in Banjarmasin and knowing that there are constraints in the implementation of oversight by the Board of Trustees Deed Local and Regional Advisory Council in Banjarmasin. This research is an empirical law, namely legal research that aims to know the extent of the workings of law in society. The main data in this study are primary data obtained directly from research subjects. To complement the primary data was also carried out the research literature. This research was analyzed using qualitative analysis methods and are presented with descriptive analytic. The results of this study indicate (1) Regional Supervisory Council to conduct surveillance Notary office and at the same time while the Code of Honor Council Area Notary only provide oversight to the implementation of the Code of Professional Notary that is internal. Regional Honor Board may impose sanctions in the form of dismissal from membership of the Organization, but can not dismiss his position as a Notary Public. Regional Supervisory Council has carried out its role as overseer Notary, but there are some roles that have been implemented but not yet optimal in its implementation, among others, to investigate reports of notary public and submit the assessment to the Board of Trustees Area Notary within 30 (thirty) days and inspection protocol Notary carefully. The role that has not been implemented by the Regional Supervisor Banjarmasin City Council is to submit an appeal against the rejection decision on leave. Role of Regional Advisory Council in making decisions on violations of the Code is still visible not optimal. One is the length of time to take a decision to follow up violations of the Code by the Notary. (2) Constraints faced by the Supervisory Council of the Regional Municipality of Banjarmasin among which: Still a notary who is not ready to report its activities to the Supervisory Council of the Region; Notary impressed not ready when the inspection every year; not sufficient funds for the operational supervision of notary; limitation of time the members of the Assembly Regional Supervisors who are too busy with their work; lack of communication between members in discharging its oversight; Another obstacle is the presence of the same authority between the Regional Assembly with the Honorary Board of Trustees which is the watchdog of the Organization of Notaries, which held a hearing to examine any alleged Code violations by the Notary. Constraints faced by the South Regional Advisory Council such as: Some of the Deed have not realized the importance of the Honorary Board itself and yet understand the Code of Professional Ethics Deed itself as a whole; lack of funds to conduct supervision of a notary in the entire South Kalimantan due to the formation of the Regional Advisory Council ; Limitations Honorary Board Member time to conduct workshops and create a program supervision of a notary in the entire South Kaliamantan; Limitations supervision of the Honorary Board which consists Region 5 (five) people watched the entire Notary in South Borneo.

Kata Kunci : Peran, Majelis Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah