KAJIAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI: STUDI KASUS TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Dina Hidayana, Dr. Eric Hiariej, S.IP., M.Phil.

2011 | Tesis | S2 Magister Perdamaian & Resolusi Konflik

Tesis yang berjudul ‘Kajian Konflik di Kawasan Hutan Konservasi dengan Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak’ ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh pengelolaan hutan Negara yang sarat dengan persoalan yang belum tuntas, terutama konflik yang berkisar di dalam kawasan hutan. Penunjukan kawasan konservasi TNGHS melalui SK Menhut No.175/2003, dalam istilah studi konflik telah menyebabkan eskalasi bercorak vertikal, antara Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) dengan Masyarakat. Penelitian ini mengurai akar konflik secara umum yang terjadi di TNGHS dan kasus Villa yang dianggap liar di kawasan Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang saat ini populer dengan sebutan LokaPurna (Lokasi Purnawirawan). Penelitian ini memfokuskan pada dua tipologi masyarakat, yakni Masyarakat biasa (masyarakat desa setempat) dan public figure. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan pola konflik dan upaya resolusi yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap dua jenis masyarakat yang berbeda tersebut. Permasalahan ‘perambahan’ (menduduki kawasan hutan) diduga memiliki penanganan yang berbeda bergantung pada ‘pelaku perambahan’ Dengan menggunakan teori Simon Fisher, Penulis menemukan bahwa terdapat beda perlakuan nyata yang ditunjukan Kementerian Kehutanan atas kasus yang diistilahkan sebagai ‘perambahan hutan’ tersebut. Meskipun produk hukum kehutanan secara tegas mengatur ikhwal penegakan hukum non diskriminatif terhadap pelaku pelanggaran, namun kasus ‘villa yang dianggap liar’ menunjukan bahwa figur memiliki peranan yang penting dalam pola konflik dan resolusi. Berdasarkan metode kualitatif yang digunakan, dihasilkan beberapa kesimpulan yang menguatkan bahwa benang kusut pengelolaan hutan Indonesia tidak terlepas dari ketidakseriusan dan ketidaksiapan aparat dalam menangani persoalanpersoalan yang menyangkut perbedaan persepsi konservasi, batasan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi/lembaga (negara), klaim kepemilikan maupun akses terhadap sumber daya hutan. Belum lagi disparitas akibat otonomi daerah yang semakin menyuburkan egosektoral dan disharmoni Pemerintah Pusat dan Daerah maupun antar instansi Pemerintah. Ditemukan bahwa kelemahan mendasar terletak pada kemampuan komunikasi Pemerintah dalam mensosialisasikan itikad baik konservasi sebagai bagian penting yang menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan dukungan setiap individu masyarakat, khususnya di wilayah di maksud. Diseminasi pengetahuan dan etika lingkungan perlu diwacanakan dan diformulasikan dalam bentuk kesepahaman yang disepakati multistakeholder.

The following thesis titled “Conflict Analysis in Forest Conservation Area with a Case Study on Gunung Halimun Salak National Park” is aimed at investigating further the management of state forest which is marked by unresolved problems, in particular conflict around the forest areas. The appointment of TNGHS as conservation area through the decree of Forestry Minister number 175/2003, in conventional conflict studies terms, has caused conflict escalation, vertically between the government (which is represented by the Ministry of Forestry) and local society. This research explores the root of conflict in TNGHS in general and the case of “villa liar” in the area of Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, which is widely known as LokaPurna (Lokasi Purnawirawan). The research focuses on two types of society, namely the local society (those who live in local villages) and public figures. The goal is to comprehend the differences in conflict patterns and resolution efforts, applied by the Ministry of Forestry on the two different societies. It is argued that treatments toward “perambahan” (those who occupy forest areas) vary according to the types of occupiers. Based on Simon Fisher’s theory the author finds a clear differences in the way the Ministry approaches and treats the so-called “perambahan hutan”. Even though the existing law on forestry strictly mentions a non-discriminative principle in law enforcement against offences on state forest areas, the case of “villa liar” demonstrates how the presence of public figures in this kind of conflict significantly affects conflict pattern and its type of resolution. By using qualitative method, the author concludes that the complexity of forest management in Indonesia is largely due to the lack of concern by the related state apparatus who also seems not to be well-prepared in dealing with problems such as different perception on the meaning of conservation, the scope of authority and authority between state institutions, and ownership claim as well as access to forest resources. This is added further by problems such as disparity in authority caused by new law on regional autonomy which has in practical terms cultivated sector egoism and disharmony both between central and regional governments and between various related state agencies. This thesis finds that the basic shortcoming is in the ability of government to communicate and socialize the virtue of conservation, which should be better taken as shared responsibility and be supported by each and every one in the society around the area. Dissemination of knowledge and ethics on environment should be put into public discourse and reformulated into a shared understanding by multi-stakeholders.

Kata Kunci : Hutan, Konservasi, Konflik, Villa, TNGHS.