PEMERINGKATAN KADAR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Eks KARESIDENAN SURAKARTA

Paidi, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Dalam upaya perwujudan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah yang baik terdapat pula tuntutan yang semakin besar untuk mengakomodasi, menginkorporasi serta mengedepankan nilai-nilai transparansi. Dalam mewujudkan transparansi ini, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 7 dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Namun demikian, pengelolaan keuangan daerah diindikasi adanya variasi kadar transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di antara pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah kabupaten/kota Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini ditujukan untuk memeringkat kadar transparansi dan mengindetifikasi penyebab terjadinya variasi kadar transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat eksplorasi, yang dilakukan dengan analisis deskripsi kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini dititikberatkan pada data primer dan sekunder. Guna mendapatkan hasil objektif ilmiah, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner, penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini secara umum pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta sudah transparansi. Dilihat pada tahapan pengelolaan keuangan daerah tahap perencanaan penganggaran dan tahap pelaksanaan APBD sudah transparan, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban APBD menunjukan hasil yang lebih rendah ketimbang tahap perencanaan penganggaran dan tahap pelaksanaan.

In an effort to reform the embodiment of good regional financial management there is also a greater demand to accommodate, incorporate and promote the values of transparency. In realizing this transparency, the government has issued Government Regulation number 58 year 2005 on Fiscal Management in clausal 4 that stated that the regional finances are managed in a transparent way. Permendagri No. 13 year 2006 on Regional Financial Management clausal 4 verses 7 stated that the regional finance that are managed in a transparent manner is a principle of openness that enables citizen to find and get an access to information about local finances. However, the regional financial management are indicated has a variations, among the local government, about the level of their transparency, including the local governments of Ex Surakarta residency. The aim of this research is to rank the levels of transparency and to indentify the causes that induce the variations in financial management of district /municipality of ex Surakarta residency. In order to study it, the exploratory research is conducted using the qualitative descriptive analysis method. Data used in this study focused on primary and secondary data. In order to obtain scientific objectivity of the results, data are gathered through field research, while the tools of data collection used was a questionnaire, document searches and interviews. The results of this study shows that, in general, the financial management of district/ municipality of ex Surakarta residency is transparent. This conclusion is applied thorough all the stage of regional financial management, that is; budgeting and planning phase, budget execution, except the phase of implementation that shows a bit different result. In the implementation phase the budget accountability is lower than the budgeting and planning phase.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah