PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG BERITIKAD BAIK YANG PERALIHAN HAKNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung)

Fadhilah Kadir, SH, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Latar belakang permasalahan tesis ini yaitu untuk mengetahui keabsahan Jual beli tanah disertai dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat materiil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi kemudian terbukti dalam proses pendaftarannya dilakukan secara melawan hukum dapat dianggap sah secara hukum. dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli yang beritikad baik dalam Jual beli tanah yang kemudian dibatalkan pemindahan haknya oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Studi Kasus (Case Study Design) 4 agar dapat memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1588/KPdt/2001.laporan dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara mengabstrasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pembeli dalam peralihan hak atas tanah yang dibatalkan oleh pengadilan. Hasil Penelitian dan Putusan studi kasus kami yaitu pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 47/Pdt.G/1988/PN/BB yang diperkuat oleh Mahkamah Agung Nomor 1588/KPdt/2001 menetapkan keabsahan kepemilikan atas tanah yang disengketakan,sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung melihat dari sudut pandang keabsahan proses jual beli dan pemindahan hak yang dilakukan oleh pembeli dan penjual terakhir yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemindahan hak atas tanah serta kaidah hukum perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah atas gugatan pihak ketiga yang mengakibatkan dibatalkannya hak atas tanah yang dibelinya. antara lain terdapat dalam Pasal 19 ayat (2)c UUPA,Pasal 32 ayat (1),Pasal 23,24,25,dan 39 PP No.24 tahun 1997 mengenai sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dan Pasal 2 PP No.37 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya yang substansinya membebankan kewajiban kepada PPAT agar melakukan pendataan tentang tanah yang dipindahkan haknya secermat mungkin.

The background of this research is (1) to know about legality of land purchase and sell that had has complete documents and fulfilled material requirements according to law regulations but in the registration process against the law could be considered legitimate, and (2) to know the extent to which the good land buyers that the court then cancelled her/his transfer of land rights was given legal protection. This research uses descriptive-analytical method and Case Study Design in order to obtain comprehensive and integrated information related with the case of legal protection given to good land buyer that the court cancelled his/her transfers of land rights. The results and conclusions of our case study are that the consideration and the verdict of Bale Bandung district court No. 47/Pdt.G/1998/PN/BB which was confirmed by Supreme Court No. 1588/KPdt/2001 was tend to validate the ownership of land which was disputed, whereas Bandung High Court had the point of view from validity of land purchase and sell and the latest transfer which is done by buyer and seller which is according to law regulations about transfer of land rights and the rule of contract law. Legal protection to land buyers from a lawsuit by third party that causing the ownership of the land that he/she was bought is cancelled is contained in Article 19 paragraph (2)c UUPA, Article 32 paragraph (1), Article 23,24,25 and 39 PP No.24 year 1997 regarding land certificate as a strong evidence and Article 2 of Regulation No.37 of 1998 and its implementing regulations that substantially burdening liability to PPAT to record carefully all date’s of land which is the ownership was transferred.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Peralihan Hak