PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN BIMA

Muhammad Taufan Aga, SSTP, Dr. Gabriel Lele

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini membahas mengenai proses perumusan kebijakan kebijakan pertambangan pasir besi di kabupaten Bima yaitu SK Bupati Bima Nomor 406 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. JMK, dan SK Bupati Bima Nomor 407 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. Indomining. Penelitian ini penting dilakukan karena didasarkan pada persoalan penambangan pasir besi di Kabupaten Bima yang di dalam pelaksanaannya mendapat penolakan dari masyarakat. Sementara di satu sisi pemerintah justru tetap melaksanakan kebijakan dimaksud, bahkan memperpanjang izin KP pasir besi kepada kedua perusahaan PT. JMK dan PT. Indomining. Fokus penelitian ini adalah pada proses pembuatan kebijakan mengenai pemberian izin Kuasa Pertambangan Bahan Galian Pasir Besi di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana proses perumusan kebijakan bagaimana proses perumusan kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Bima dalam bentuk SK Bupati Bima Nomor 406 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. JMK, dan SK Bupati Bima Nomor 407 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. Indomining, dan (2) bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dari sumber data antara lain informan, dan dokumen yang terkait. Data tersebut diambil melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan terhadap pembuat kedua kebijakan dimaksud. Dalam perumusan kebijakan penambangan pasir besi di Kabupaten Bima ini diketahui stakeholders yang terlibat adalah masih bersifat internal jajaran birokrat (eksekutif) serta belum menyentuh segenap elemen yang terkait dengan perumusan kebijakan kedua SK Bupati Nomor 406 dan 407 Tahun 2004 mengenai SK izin KP pasir besi. Termasuk dalam hal ini minimnya partisipasi masyarakat, yang tidak dilibatkan dalam tahapan perumusan kedua SK Bupati dimaksud. Kebijakan penambangan pasir besi ini belum mengakomodasi semua interest berbagai elemen masyarakat. Akibatnya adalah dalam tahap implementasi kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, sebab telah menimbulkan dampak negatif lingkungan dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan tambang dimaksud.

This study discusses to hit iron sand mining wisdom policy formulation process at regency bima that is SK Regent Bima number 406/2004 about KP iron sand mineral exploitation to PT. JMK, and SK Regent Bima number 407/2004 about KP iron sand mineral exploitation to PT. Indomining. watchfulness is important done because based in iron sand mining problem at Regency Bima in the execution gets denial from society. Temporary at one government side exactly permanent carry out policy meants, even prolong permission KP iron sand to second company pt. jmk and pt. indomining. this watchfulness focus in wisdom maker process hits iron sand mineral mining authority licensing at Regency Bima. This watchfulness aims to detect (1) to how how does iron sand mining wisdom formulation process at Regency Bima in the form of SK regent bima number 406/2004 about KP iron sand mineral exploitation to PT. JMK, and SK Regent Bima number 407 2004 about kp iron sand mineral exploitation to PT. Indomining, and (2) how does society participation in course of policy formulation. This watchfulness uses qualitative descriptive method. primary data and secondary data is got from data source among others informant, and related document. data taken to pass observation, interview, with documentation at field towards policy second maker meants. In iron sand mining wisdom formulation at regency bima this known stakeholders in concerned still has bureaucrat series internal (executive) with not yet nudge every element related to second wisdom formulation SK number 406 and 407/2004 hit SK permission KP iron sand. Belong in this case the minimum society participation, is not involved in second formulation stage sk regent meants. this iron sand mining wisdom is not yet mengakomodasi all interest various society element. Finally in policy implementation stage get denial from society, because the policy has negative impact to environment and society doesn't get benefit from mine activity meants.

Kata Kunci : Perumusan Kebijakan, Partisipasi Masyarakat