“CAPACITY BUILDING DAN TATA KELOLA KEUANGAN” (Studi Tentang Penguatan Kapasitas Perangkat Kampung Dalam Mewujudkan Kemandirian Tata Kelola Keuangan Kampung Di Kabupaten Kaimana)

Olivia Henriette Engelin, Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Kajian ini tentang penguatan kapasitas dan tata kelola keuangan menjadi penting agar kampung-kampung di Kabupaten Kaimana memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan. Sehingga tata kelola keuangan kampung tidak didominasi oleh supra pemerintah kampung. Sehubungan dengan itu maka pertanyaan penting dalam tesis ini adalah “Bagaimana proses penguatan kapasitas perangkat kampung dalam mewujudkan kemandirian tata kelola keuangan kampung di Kabupaten Kaimana? ” Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut maka ada dua kerangka teori yang dibangun dalam kajian ini yaitu 1. Penguatan kapasitas perangkat kampung dan 2. Tata kelola keuangan kampung. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus maka hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, kampung masih menjadi domain kekuasaan Kabupaten sehingga semakin menguatnya persepsi supra pemerintah kampung terhadap kapasitas SDM kampung yang sangat rendah dan belum mampu mengelola keuangan. Oleh karena itu relasi keuangan kabupaten-kampung hanya diwujudkan dengan memberikan bantuan keuangan secara merata bagi pemerintah kampung. Kedua, kapasitas tata kelola keuangan kampung masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan dominasi kepala kampung dalam tata kelola keuangan kampung, belum ada pembagian tugas yang jelas bagi PJAK dan PJTK, belum adanya pencatatan terhadap penggunaan dana bantuan keuangan kampung, belum adanya rencana strategis bagi kampung , penggunaan dana bantuan keuangan kampung hanya ditetapkan dalam suatu berita acara dan kampung belum menghasilkan peraturan kampung yang mengatur secara tegas penggunaan dana bantuan keuangan kampung selama ini. Penggunaan dana bantuan keuangan kampung hanya terserap pada kegiatan pembangunan fisik kampung dan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam musyawarah perencanaan kampung. Oleh karenanya aspek teknokratis-administratis, aspek politis dan aspek kemandirian tata kelola keuangan kampung diuraikan untuk memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan kampung. Proses penguatan kapasitas perangkat kampung yang dijelaskan pada tiga level penguatan kapasitas tata kelola keuangan kampung mengindikasikan bahwa ketidakmampuan untuk mengelola keuangan kampung bukanlah kelemahan yang dimiliki oleh perangkat kampung semata akan tetapi ada rendahnya kapasitas supra pemerintah kampung dalam mengelola kampung. Sehingga dari proses tersebut menunjukkan bahwa kampung masih diperlakukan sebagai kaki tangan dari supra pemerintah kampung. Sehubungan dengan itu maka pada bagian akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa tata kelola keuangan kampung berimplikasi secara teknokratis- administratif, politis dan berimplikasi terhadap kemandirian kampung. Oleh karenanya itu tesis ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan kapasitas tata kelola keuangan dari sisi personal, sisi organisasional dan sisi instittusional. Karena selama ini, proses penguatan kapasitas tata kelola keuangan kampung hanya terfokus pada aktor- aktor yang mengelola keuangan kampung dan mengabaikan sisi lainnya. Penguatan kapasitas aktor-aktor yang mengelola dana bantuan keuangan kampung dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan akan tetapi proses tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Sehingga kapasitas aktor-aktor yang mengelola keuangan kampung tetap menunjukkan wajah yang sama dan dana bantuan keuangan yang diberikan bagi pemerintah kampung dialokasikan secara merata tanpa melihat karakteristik kampung. Hal ini sebagai akibat dari tingginya kepentingan politik kabupaten terhadap perimbangan keuangan kabupaten-kampung yang mendominasi tata kelola keuangan kampung sehingga kesejahteraan masyarakat kampung terabaikan. Oleh karenanya itu bentuk penguatan Pemerintah Kabupaten Kaimana terhadap kemampuan keuangan Kampung adalah dengan memberikan alokasi anggaran bagi kampung yang mencerminkan desentralisasi dengan formulasi perimbangan dana dalam bentuk alokasi dana kampung (ADK).

This study on Capacity Building and Village Finance Management is important in hope that villages in Kaimana Regency had capacity to manage their finances. So that the Village Finance Management was not dominated by supra-government of villages. In relation to it, vital question of this thesis were “How was the process of Village Apparatus Capacity Building conducted to realize autonomy of Village Finance Management in Kaimana Regency?” To answer the question, there are to theoretic frameworks built in this study: (1) Village Apparatus Capacity Building and (2) Village Finance Management. Given qualitative method and case study approach results of research found that: first, villages were still domains of regency power so that stronger perception for village supra- government for village human resources capacity was lower and not able to manage finance. Therefore relation of regency-villages finance was only realized by giving financial support evenly to the village government. Second, capacity of Village Finance Management was still lower. This condition was shown by domination of village heads in the Village Finance Management; there had not been explicit tasks to PJAK and PJTK, there had not been strategic plan to villages, use of village financial support fund was only established in official report and villages had not produced village regulation to regulate firmly the use of village financial support fund only absorbed into physical building activities of villages and society’s participation was lower in negotiating village planning. Therefore, technocratic-administrative aspects, political aspects and autonomous aspects of Village Finance Management are described to understand real condition occurring in performance of Village Finance Management. Process of Village Apparatus Capacity Building explicit at the three levels of Village Apparatus Capacity Building indicated that disability to manage village finance was not a weakness belonging to the village apparatus, but there was lower village supra-government capacity in managing the villages. In relation to it, the end part of study explains that the Village Finance Management implied technocratic-administrative, politic and autonomous in villages. Therefore this thesis indicates it is necessary to have Village Apparatus Capacity Building from personal, organizational and institutional aspects. Because, recently, process of Village Apparatus Capacity Building was only focused on actors managing village finance and ignoring other aspects. Capacity Building of actors managing village financial support fund was conducted by giving trainings, but the process was not conducted maximally. So that, capacity of actors managing village finance remained to show similar faces and financial support fund given to the village government was allocated evenly without seeing village characteristics. It was result of regency-village political interests for village finance so that the village society prosperity was ignored. Therefore, form of village finance gave budget allocation to village reflecting decentralization by formulating fund consideration in form of village fund allocation (ADK).

Kata Kunci : Penguatan Kapasitas, Tata-Kelola Keuangan, Perimbangan dana, perangkat kampung.