OTONOMI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BER-KB (Analisis Data SDKI 2007)

RETNO DEWI PUSPITA SARI, S.SOS, Dr. Anna Marie Wattie, M.A.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Peralihan kebijakan kependudukan dari berorientasi target kepada pemenuhan hak-hak reproduksi sesuai dengan amanat ICPD 1994 tidak didukung dengan posisi perempuan di dalam keluarga. Hal tersebut terjadi karena adanya pandangan yang berbeda tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, sehingga atas dasar itu, hak-hak dan tanggung jawab mereka pun dianggap berbeda Tersubordinasinya perempuan dalam rumah tangga menyebabkan minimnya perempuan yang dapat mengemukakan pendapat di hadapan pasangan (suami). Hak mengambil keputusan dalam program keluarga berencana secara otonomi sangat hakiki bagi perempuan karena keputusan tersebut menyangkut alat reproduksi dan tubuhnya sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara statistik mengenai pengaruh antara variabel sumber daya pribadi (pendidikan, status bekerja, kontribusi pendapatan dan sektor pekerjaan) yang dimiliki perempuan terhadap otonomi dalam pengambilan keputusan ber-KB. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Feminis Liberal, dengan asumsi keterkaitan antara keterlibatan perempuan pada sektor publik dan otonomi merupakan bagian dari wacana kaum feminis liberal. Sumber data menggunakan SDKI 2007 dan data yang diolah sesuai dengan kriteria sampel dalam penelitian ini; yaitu perempuan yang sedang menggunakan suatu cara KB pada saat survei dilakukan (n=18.037). Uji statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif (crosstab) dan inferensial (chi square (X 2 ) dan regresi logistik biner). Kecenderungan hubungan dan pengaruh dilihat melalui taraf signifikansi 5 % (p<0,05). Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa sumber daya pribadi yang memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan ber-KB adalah variabel sektor pekerjaan, sedangkan variabel lainnya seperti status bekerja dan kontribusi pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, khusus untuk variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Beberapa hal yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini, diantaranya; Pertama, masih kuatnya nilai yang terdapat dalam masyarakat mengenai posisi perempuan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga keterlibatan perempuan dalam aktivitas di sektor publik tidak pernah terlepas dari peran perempuan di sektor domestik. Kedua, masih adanya stigma dari masyarakat bahwa KB merupakan urusan perempuan, sehingga perempuan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk menentukan kontrasepsi yang aman bagi dirinya. Hasil penelitian ini menambah catatan kritik bagi kaum feminis liberal bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik tidak secara otomatis dapat meningkatkan status dan otonomi perempuan di dalam rumah tangga. Wacana keterlibatan perempuan dalam pembangunan harus didukung dengan adanya transformasi gender.

The transition of population policies from target oriented to the fulfillment of reproductive rights in accordance with the mandate of ICPD 1994 is not supported by the position of women within household. This happens because there are different views about the position of women and men in society, therefore, the rights and the responsibilities of they were considered different. The subordinate women within household can causing the lack of women who can expressing opinions in front of the couple (husband). Women’s autonomy in family planning decision-making are very essential for women because it is concerning of their reproduction and their own body. This study was conducted to analyze the influence of personal resources variables (education, work status, economic contribution and employment sector) towards women’s autonomy in family planning decision-making. This study using the theory of Feminist Liberal, with the assumption that the links between women's involvement in the public sector and autonomy are part of the liberal feminist discourse. The data source was from IDHS 2007. by using samples of ever married women who are using family planning methods at the time of survey (n=18.037). The statistical test using crosstab, chi square and logistic regression binary. The tendency and effect relationship seen through the significance level at 5% (p<0,05). The result of multivariable analysis showed that the employment sector has positive significant effect towards women's autonomy in family planning decision-making, while other variables such as work status and economic contribution has no significant effect. Education has negatif significant effect. Some things that can explain these results: First, the strength of the value contained in the society about the different position of women and men, so that women’s involvement in the public sector is never be separated from the role of women’s in the domestic sector. Second, the persistence of stigma from the society that family planning is related to women's affairs, so that women are always faced with the difficult choices to determine a safe contraceptive for herself. The results of this research adds a note of criticism for liberal feminists that women's involvement in the public sector does not automatically improving women's status and women’s autonomy within the household. The discourse of women’s involvement in development should be supported by the existence of gender transformation.

Kata Kunci : Sumber daya pribadi, otonomi perempuan, pengambilan keputusan ber-KB