KEGAGALAN e-GOVERNMENT (GOVERNMENT TO CITIZEN) DI KABUPATEN TEGAL

Aji Sri Mulyanto, Drs. Cornelis Lay, MA.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Kebijakan e-Government yang diimplementasikan di sejumlah pemerintah daerah banyak mengalami kendala dan permasalahan, bahkan diantaranya berujung pada kegagalan. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, pertama, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan e-Government demikian besar. Kedua, studi e-Government lebih banyak dikaji dari perspektif telekomunikasi dan informatika. Salah satu bentuk relasi e-Government adalah Government to Citizen. Di mana salah satu instrumennya adalah implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di semua pemerintah kabupaten/kota. Implementasi SIAK bertujuan guna membenahi administrasi kependudukan yang carut marut, sehingga hal tersebut berimbas di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada proses pemilihan umum. Di samping itu juga bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab kegagalan e-Government (Government to Citizen) di Kabupaten Tegal. Berdasarkan roadmap e- Government sebagaimana dikemukakan oleh Purnomo Yustianto, bahwa e-Government tidak semata-mata membangun front office (aplikasi dan infrastruktur). Tetapi juga membangun back office-nya, sehingga paradigma pelayanan publik dari birokrat menjadi berubah. e- Government juga dapat dilihat dalam pendekatan politik sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan terdiri atas dua variabel yaitu policy content dan policy context. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan dan observasi secara langsung. Sementara, data sekunder diperoleh melalui sejumlah dokumen dari instansi di Pemerintah Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab kegagalan e-Government (Government to Citizen) di Kabupaten Tegal terdiri atas empat faktor. Pertama, mindset “project oriented” kalangan politisi, birokrat (middle bureaucrats) dan pengusaha. e- Government dipandang tidak lebih dari sekedar pengadaan barang/jasa yang menguntungan kalangan pengusaha, politisi dan birokrat semata. Kedua, resistensi dari birokrat (street bureaucrats) itu sendiri. e-Government justru menjadi momok yang mengancam “pendapatan” birokrat yang selama ini berlangsung dalam pelayanan publiknya. Ketiga, regulasi dan kelembagaan. Tumpang tindihnya kewenangan antarinstansi karena tidak jelasnya regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi yang birokratis berimbas pula pada minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Keempat, adalah faktor kepemimpinan. Komitmen dari kepala daerah yang kurang dalam pendayagunaan e-Government.

e-Government policy which is implemented in a number of local governments experiencing many obstacles and problems, of which even lead to failure. This study becomes important to assess, first, the cost incurred by local governments to implement e-Government so big. Second, the study of e-Government more studied from the perspective of telecommunications and informatics. One form of e-Government relations is a Government to Citizen. Where one instrument is the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) at all district governments. SIAK implementation aims to fix the administration that bawdy chaos, so it is an impact on the voters list (DPT) in the electoral process. In addition it also aims to improve public services in the areas of residence for the better administration. This study aims to find factors that cause the failure of e-Government (Government to Citizen) in Tegal regency. Based on e-Government roadmap as told by Purnomo Yustianto, that e-Government is not solely to build the front office (application and infrastructure). But also to build his back office, so the paradigm of public service from bureaucrats to be changed. e-Government also can be seen in the political approach as proposed by Merilee S. Grindle that policy implementation consists of two variables: the policy content and the policy context. This study used qualitative methods with case study research design. The data used are primary and secondary data. Primary data were collected by conducting interviews with key informants and direct observation. Meanwhile, the secondary data obtained through a number of documents from institutions in Tegal regency government. Based on the results of the study, the factors that cause the failure of e-Government (Government to Citizen) in Tegal regency consists of four factors. First, the mindset “project oriented” among politicians, bureaucrats (the middle bureaucrats) and entrepreneurs. e-Government is considered nothing more than just the procurement of goods/services that are profitable among businessmen, politicians and bureaucrats alone. Second, resistance from bureaucrats (street bureaucrats) itself. e-Government in fact become a scourge that threatens the “income” which during the last bureaucrats in public service. Third, regulatory and institutional. Overlap of authority between agencies because of lack of clarity about regulations that govern it. Bureaucratic regulations that impact also on the lack of Human Resources (HR) is competent in the field of information technology. Fourth, is the leadership factor. The commitment of regional heads in the utilization of less e-Government.

Kata Kunci : e-Government, pelayanan publik, reformasi birokrasi