ANALISIS IRWEEMIENTASI MEBIJBKAN DANA ALOKASI JCHUSUS @AK) DP DINAS PENDIDIKAN PEMVDA D-AN OEAKRAGA PERTEMNTAH KOTA MUPANG

Magdalena P. Manafe, S.Sos, Dr. Soeratno, M.Ec.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dalarn Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasinya; menilai peranan DAK dalam Indeks Pembangunan Manusai (IPM) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan dalarn implementasi DAK. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis regresi linear berganda. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengurnpulan yaitu menyebarkan kuesioner dan wawancara pada informan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum berjalan secara efektif. Efek nyata dari implementasi kebijakan DAK adalah dari aspek peraturan perundang-undangan tentang DAK semuanya dari Pemerintah Pusat, tidak ada satupun peraturan pada tingkat daerah/kota sebagai acuan DAK. Dari aspek pendanaan, dimana sumber pendanaan berasal dari APBN, terhadap besaran dana yang walaupun terjadi peningkatan setiap tahun, tetapi belum begitu memadai sehingga dialokasikan dari DAU sebagai penyeimbang. Aspek pengawasan juga masih lemah, baik secara internal dimana badan pengawas daerah belum melakukan fungsinya secara baik maupun ekstemal dalam hal BPK RI, hanya melakukan satu kali pengawasan selama implementasi DAK. Demikian pula aspek pertanggungjawaban belum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila implementasi kebijakan DAK sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitasnya dengan memperhatikan aspek-aspek pendukungnya, tentu irnplementasinya berhasil mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan DAK memang telah dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu peraturan perundangundangan, pendanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Kelompok variabel yang telah diidentifikasi ini cenderung tarnpil sebagai penghambat keberhasilan implementasi kebijakan DAK. Walaupun demikian tentunya tujuan yang telah dirancang masih dapat dicapai secara efektif jika dilakukan pembenahan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kegiatankegiatan khusus yang didanai DAK agar pelaksanaannya dapat berhasil.

The title of this study is the Implementation of Specific Fund Allocation (SFA) Policy in Office of Education, Youth and Sport, Municipal Government of Kupang. Purposes of the study are to compare between the Allocation of SFA in Local Budget and its realization, evaluate the role of SFA in Human Development Index, and identify factors leading problems in the implementation of SFA. Descriptive qualitative method was used in the study with a multiple linear regression as an analysis technique. The study used primary and secondary data collected by using questionnaire and interview techniques. Result of the study indicates that the SFA policy could not be implemented effectively yet. In view of the SFA regulation aspect, a significant effect of the implementation of SFA policy was that all the regulations were issued by Central Government and no regulation at a local level was used as a reference for SFA. In view of funding aspect, most funding sources were fiom National Budget, where despite the increased number of fund, it was not sufficient, so fund fiom General Fund Allocation (GFA) should be allocated for equilibrium. In view of inspection aspect, the process was weak both int emally where local inspection board did not perform its function well and externally where the Finance Inspection Board of the Republic of Indonesia just done inspection once during the implementation of SFA policy. Finally, in view of responsibility aspect, the implementation was not in accordance with the existing mechanism. Result of the study indicates also that the implementation of SFA policy was one of the efforts of improving its effectiveness and in practice it successfully achieved the objective. The implementation of SFA policy was influenced by four variables, namely, regulation, funding, inspection, and responsibility. Although all the variables tended to retard the successful implementation, it is still possible to be successful if improvement is done, mainly in relation to the aspects of specific activities funded by the SFA.

Kata Kunci : APBN, DAK, Implementasi, Dukungan Peraturan, Pendanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban