MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010

Agustinus Philipus Peppy Fernandez, Dr. Tri Widodo, M.Ec. Dev

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaan daerah pada masa mendatang. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik negara/aset negara, yang telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Penelitian ini menganalisis permasalahaan tentang belum banyaknya tanah dan bangunan yang disertifikat dan juga belum dioptimalkan tanah dan bangunan sehingga menjadi idle. Tujuannya adalah Untuk menganalisis faktor penyebab belum disertifikasinya tanah dan bangunan, Menganalisis persepsi banyaknya idle aset tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Flores Timur. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari responden(Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam penggelolaan barang daerah dari 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Konstruk variabel yang dipakai adalah perencanaan, penatausahaan, peningkatan produktifitas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Jumlah sampel sebanyak 94 dengan teknik purposive . Dalam analisis data ditemukan bahwa luas tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur (2.685.178 m2) banyak aset tanah dan bangunan yang mempunyai resiko hilang sebesar 1.594.130 atau 59,36 persen.

In the era of regional autonomy, local governments are required to propose fundamental changes in managing the area. It required a real effort systematically and comprehensively in managing the area in the future. Asset management should be handled propessionally and modernly by promoting good governance. On the one side is expected to increase confidence in the financial management of the state for society. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 17 of 2007 on Technical Guidelines for Management of Areas is a new paradigm in the management of state property / assets of the state, which has brought new optimism in the structure and management of state assets more properly, accountably and transparently. This study analyzes the problem of have much land and buildings which are not certificated yet.Land and buildings have not been optimized yet so that they become idle. The aim is to analyze the factors causing land and buildings wich are not certified yet, analyzing the perception of many idle fixed assets (land and buildings) owned by the Government of East Flores. Source data used are primary and secondary data. Primary data was obtained from respondents (Civil Servants) involving in the management of local goods from 18 regional work units. The variable used is the planning, administration, increased productivity, increase guidance, supervision and control. Total sample are 94 with a purposive technique. In analyzing the data researcher found that the area of land and buildings owned by the Government of East Flores Regency (2685178 m2) in which land and building assets that have a risk of lost 1,594,130 or 59.36 percent

Kata Kunci : peraturan, pengeloaan aset, perencanaan, penatausahaan, peningkatan produktifitas, pembina,an, pengawasan dan pengedalian.