RESPONSIVITAS DAN TRANSPARANSI DINAS KIMPRASWIL KOTA YOGYAKARTA

Astriningtyas, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Upaya peningkatan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara efektif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, namun hasilnya masih belum optimal. Pemerintah juga dituntut untuk bersifat terbuka kepada masyarakat, artinya semua proses penyelenggaraan pemerintahan semaksimal mungkin dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Mengingat adanya keinginan Pemkot Yogyakarta untuk menciptakan pemerintah yang responsif dan transparan sebagai aktualisasi reformasi pelayanan publik sehingga dibutuhkan upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Kimpraswil banyak memperoleh Kritik saran dari masyarakat karena keberadaannya erat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dengan pemanfaatan teknologi yang semakin memperpendek rentang kendali antara masyarakat dengan pemerintah cukup memberikan kontribusi dalam menunjang kinerja Dinas Kimpraswil yaitu menyampaikan keluhan melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), sesunguhnya fungsi UPIK sangat terkait dan menunjang fungsi dinas sebagai instansi teknis pelayanan publik, Proses tersebut tentunya akan bernilai penting terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan. Padahal pada bagian inilah sesungguhnya terlihat proses yang terjadi untuk melihat bagaimana responsivitas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta. Atas dasar itulah penelitian ini akan ditujukan untuk menjawab pertanyaan. ‘Bagaimana Responsivitas dan Transparansi Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ?’ Dari hasil analisis penelitian ini memperlihatkan upaya yang kuat dari Dinas Kimpraswil untuk mengakomodasi berbagai masukan serta usul saran dari masyarakat terkait dengan fungsi pelayanan ini terlihat setiap keluhan yang masuk ke Dinas Semaksimal mungkin langsung dijawab oleh Dinas Kimpraswil kecuali keluhan atau usul saran yang memerlukan proses apabila keluhan tersebut terkait dengan anggaran. Dilihat dari segi transparansi sudah ada upaya dari Dinas Kimpraswil untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait keluhan yang disampaikan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi responsivitas Dinas Kimpraswil antara lain: Pertama, faktor Kepemimpinan disini terlihat bagaimana seorang pemimpin mampu memaksimalkan sumber daya organisasi untuk menjawab setiap keluhan dari masyarakat dan selalu berimprovisasi dengan pemanfaatan informasi teknologi guna memperpendek jarak antara masyarakat dan pemerintah. Kedua, faktor sumber daya manusia yang handal guna menjawab setiap tantangan yang ada dalam organisasi. Ketiga, Sarana dan prasarana, hal ini sangat penting mengingat organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja sarana tersebut harus mendukung dalam kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas.Keempat, teknologi informasi digunakan untuk memperpendek alur birokrasi yang selama ini cenderung berbelit-belit. Berkaca pada kasus responsifitas Dinas Kimpraswil, bahwa kepemimpinan yang kuat dapat ikut menentukan responsif tidaknya sebuah organisasi pelayanan publik. Akan tetapi kelemahan dari pelayanan yang lebih didominasi oleh faktor kepemimpinan adalah ketergantungan yang besar terhadap personal pemimpin tersebut. Apabila terjadi pergantian kepemimpinan, tingkat responsifitas kemungkinan dapat menurun. Oleh karena itu, untuk Dinas Kimpraswil hendaknya mulai membangun responsifitasnya melalui system organisasi yang ada. Sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan, kemungkinan menurunnya responsifitas akan kecil.

Effort to improve service performanse of the bureaucracy has been conducted effectively through the development of facilities and infrastructure and institutional development, but the result is still not optimal. Government are also required to be open to the public, it means that all processes of governance as much as possible be open and can be known by the public. Considering the wil of the Government of Yogyakarta City to create a responsive ant transparent government as the actualization of the reform of public services so that it takes effort to make this happen. As one of SKPD in Yogyakarta City Government, Settlement and Regional Infrastructure Department received many suggestion from the public critism because its existence is closely intersect with the needs of society in, with the use tecnology to shorten the span of control generally between the public and the government it is sufficient by the way of giving contribution in supporting the performance of infrastructure Services via deliver complaint through the Information Services and Complaint Units (UPIK), indeed UPIK function are strongly related and support service functions as a technical institution of public service, the process must be significant value to the performance of public service provided. Whereas in this part is actually seen the process that occurs to see how the responsiveness of Settlement and Regional infrastructure Office of Yogyakarta City. Based on that, the research will be devoted to answering questions. How are responsiveness and transparency os Settlement and Regional Infrastructure Office of Yogyakarta City?” From the analysis of this study show a strong effort from the Department of Settlement and Regional Infrastructure to accommodate different input and suggestions from the proposal related to the service function Mil seen every complaint that comes into office as much as possible directly answered by the Department of Infrastructure unless a complaint or suggestion that require process when complaints is related to the budget. In terms of transparency has been no attempt from the Department of infrastructure to be more open in providing information to the public related to public complaints. Some factors that affect the responsiveness of Settlement and Rregional Infrastructure Office, among others: First, the leadership here seen how a leader is able to maximize organizational resources to respond to any complaints from the publi and always improvise with the use of information technology to shorten the distance between society and government. Second, the factor of reliable human resources to respond to any challenges that exist within the organization. Third, facilities and infrastructure, it is very important considering organization will not run well if not supported by adequate infrastructure and, of course, it should support the activities either in quality or quantity. Fourth, Information technology is used to shorten the bureaucratic path that has been a tendency convoluted. Reflecting on the responsiveness case of Settlement and Regional Infrastructure Department, that strong leadership can also determine whether a responsive public service organization. However the weakness of the service that more dominated by the factor of leadership is a large dependence on the personal leadership. In the event of changes in leadership, the possibility of the level of responsiveness decreasing. Because of all, to the Settlement and Regional Infrastructure Department should begin to build responsifitasnya through existing organizaional system. So when there is change of leadership, the possibility of decreasing responsiveness to be smal

Kata Kunci : Responsifitas, Transparansi, Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi