ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DALAM DESENTRALISASI PERPAJAKAN (Studi UU Nomor 28 Tahun 2009 di Propinsi Gorontalo)

Yuniaty Bouty, S.E., Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc., Sc.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Dengan memperhatikan kewenangan yang diberikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai sistem pemungutan dimana daerah tidak dapat merubah jenis pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam undang-undang (closed list), untuk itu diberikan peningkatan kapasitas pajak dan retribusi daerah dengan perluasan obyek pajak dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak dan retribusi daerah, kenaikan tarif maksimum pajak propinsi dan kabupaten/kota dan diberlakukannya sistem pengawasan preventif dan korektif serta pemberian sanksi penundaan dan pemotongan DAU dan bagi hasil bagi daerah yang melanggar dan keterkaitannya dengan potensi pajak dan retribusi daerah yang terbatas serta masih rendahnya kapasitas institusional dalam mengolah pajak dan retribusi di daerah, maka penulis akan menganalisis penerapan desentralisasi perpajakan tersebut dengan pendekatan biaya transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya transaksi ekonomi sebelum dan sesudah desentralisasi perpajakan UU No.28 Tahun 2009 dan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh determinan biaya transaksi terhadap efisiensi desain kelembagaan melalui penyediaan informasi, pengakuan hak kepemilikan dan mekanisme penegakan kesepakatan studi kasus pada 3(tiga) kabupaten di Provinsi Gorontalo dengan jumlah responden sebanyak 30 masingmasing kabupaten. Ada 8 variabel determinan biaya transaksi yang digunakan dalam studi ini yaitu;(1) monitoring, (2) Bonding (3) Residual (4) Hak Kepemilikan, (5) kontrak, (6) Penegakkan Aturan, (4) Kerangka Hukum, dan (5) Birokrasi. Semua variabel diukur dengan skala Likert lima poin. Analisa didasarkan pada frekuensi dan sarana statistik dan deviasi standar. Untuk membandingkan skor pada 2 kelompok digunakan tes Mann Whitney. Korelasi peringkat Spearman dan regresi logistik binomial digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh determinan biaya transakasi ekonomi terhadap efisiensi desain kelembagaan. Hasil analisis penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan determinan biaya transaksi ekonomi sebelum dan sesudah desentralisasi perpajakan diterapkan pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, dan variabel monitoring merupakan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi desain kelembagaan. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu menyediakan suatu instrumen, prosedur dan mekanisme kerja yang memadai, sederhana dan implementatif serta diikuti oleh perbaikan substansi proses atau mekanisme pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah dalam bentuk peraturan daerah atau kesepakatan formal serta membentuk atau memfasilitasi pembentukan suatu Forum Stakeholders Policy sebagai wadah (media) komunikasi publik dan tukar menukar informasi antar berbagai pihak (stakeholders) yang terkait dengan tiap proses kebijakan yang terjadi di pemerintahan daerah khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah.

By considering the authority given to the Law No. 28 of 2009 on Taxes and Levies on the collection system where the region can not alter the kinds of taxes and levies other than those specified in the legislation (closed list), for it was given increase in capacity with taxes and levies expansion of taxes and levies object, additional types of taxes and levies, the maximum tax rate increase provincial and district supervision system and the implementation of preventive and corrective and sanction delays and cutting the DAU and revenue sharing for the region in violation and coherence of the potential tax and levies are limited and the low institutional capacity in processing taxes and levies in the region, the author will analyze the implementation of the decentralization of taxation with economic transaction cost approach. This study aims to analyze the costs of economic transactions before and after decentralization of taxation Act No.28 of 2009 and to analyze the relationship and the influence of transaction cost determinants of institutional design efficiency through the provision of information, recognition of property rights and enforcement mechanisms agreement case study on 3 (three) district in Gorontalo province with a total of 30 respondents in each district. There are 8 variable determinant of transaction costs used in this study, namely: (1) monitoring, (2) Bonding (3) Residual (4) Property Rights, (5) contract, (6) Enforcement Rules, (4) Legal Framework, and (5) Bureaucracy. All variables are measured with five-point Likert scale. The analysis is based on frequency and statistical means and standard deviation. To compare scores on the 2 groups used the Mann Whitney test. Spearman rank correlations and binomial logistic regression is used to determine the relationship and the influence of transaction cost economics determinants of the efficiency of institutional design. The results of the analysis states that there are differences in the determinants of transaction cost economics before and after decentralization of taxation applied to Gorontalo Regency, Boalemo Regency and Pohuwato Regency, and monitoring variables are variables that have positive and significant impact on the efficiency of institutional design. Therefore, local governments need to provide an instrument, procedures and mechanisms for adequate work, simple and implemented and followed by substantial improvement of the process or mechanism of taxation and levies in the form of local regulations or formal agreement and to establish or facilitate the establishment of a Stakeholders Forum Policy as container (media), public communication and information exchange among various parties (stakeholders) associated with each process occurring in government policy areas, especially regarding taxes and levies.

Kata Kunci : biaya transaksi ekonomi, desentralisasi perpajakan