PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk

Hendarwan, Drs. Paripurna S., S.H., M.Hum., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Industri semen merupakan salah satu industri strategis bagi Indonesia. Namun dalam periode 2004 hingga 2009, struktur pasar semen di Indonesia ditengarai berbentuk oligopoli. Pernyataan ini dibuktikan melalui analisa konsentrasi pasar semen dengan menggunakan Herfindahl - Hirschman Index (HHI); analisa penguasaan pasar lewat penjualan dan produksi semen di berbagai wilayah di Indonesia; serta analisa terhadap pergerakan harga semen di Indonesia. Lewat bukti-bukti empiris tersebut KPPU kemudian menduga telah terjadi praktek penetapan harga oleh produsen semen di Indonesia. Dugaan keterlibatan Indocement dalam praktek penetapan harga, yang melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terkait erat dengan kedudukan Indocement sebagai peringkat pertama dalam penguasaan pasar dan total produksi semen nasional. Atas dugaan praktek penetapan harga tersebut, Majelis Komisi KPPU selanjutnya memutuskan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tidak terbukti melakukan praktek penetapan harga semen. Dari hasil analisa, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Komisi adalah tepat. Meski analisa terhadap konsentrasi pasar semen di Indonesia menunjukkan keberadaan struktur pasar oligopoli, namun bentuk atau struktur pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar yang dapat ditemukan hampir diseluruh negara di dunia. Bentuk pasar oligopoli menjadi terlarang apabila menjurus pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adalah unsur saling mempengarui antar perusahaan untuk menetapkan harga pasar dalam pasar semen di Indonesia yang belum dapat dibuktikan secara sah dan jelas oleh KPPU dalam laporannya. Analisa harga pararel yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan kartel harga dalam pasar semen di Indonesia dirasakan masih kurang. Sebagai tambahan, keputusan Majelis Komisi untuk membubarkan Asosiasi Semen Indonesia menurut penulis adalah tepat karena Asosiasi Semen Indonesia terbukti dapat menjadi wadah bagi berkembangnya kolusi diam-diam (tacit collusion) antara produsen semen di Indonesia.

Cement industry is known as one of Indonesia’s strategic industries. Throughout 2004 - 2009, the structure of Indonesia’s cement industry is argued to be oligopoly. This study found empirical findings supported such argument by using: market concentration analysis with Herfindahl - Hirschman Index, market power analysis via market share and production in various provinces in Indonesia, as well as price analysis. Further, based on economic empirical evidences, the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) suspected for price determination practice amidst the cement producers in Indonesia, one of which is PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. The allegation of Indocement involvement on cement price determination (violation of Law No.5 Year 1999 Article 5 and Article 11) is highly correlated with its position at national cement industry. Indocement ranked first on national market share and national cement production. Following KPPU allegation, the Commission Assembly decided that PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk was not proven to violated Law No.5 Year 1999 Article 5 and Article 9 on cement price determination. This study is in favor of the Commission Assembly decision. Following is the reason: oligopoly is one of the common market structures in the world. For an oligopoly market structure to violate the Law No.5 Year 1999, it had to be on its way towards monopoly and unhealthy business competition, i.e: collaboration amidst market player to determine price, collaboration amidst market player to determine quantity supplied. The element of collaboration amidst Indonesia’s cement industry players was argued to be missing in KPPU report. Thus the report failed to clearly exhibit direct evidences of such collaboration. The parallel pricing analysis adopted in the KPPU report also yet able to exhibited strong supporting evidences of such alleged price determination. Additionally, this study support the Commission Assembly decision to dismantle the Cement Industry Association, for the reason that such association may act as a vehicle to develop tacit collusion amidst national cement producers in Indonesia.

Kata Kunci : Oligopoli, Praktek Penetapan Harga, Industri Semen.