ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI ASPEK HUKUM BISNIS

Singgih Widagdo,, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis yuridis terhadap pelaksanaan pengusahaan perrtambangan mineral dan batubara yang menyangkut perijinan atau perjanjian atau bentuk kerjasamanya, terutama pada era saat ini. Dari segi bisnis lebih untuk melihat aspek daya tarik para investor. Dengan demikian pengusahaan mineral dan batubara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dapar terwujud dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan secara yuridis empiris yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui bahan kepustakaan atau data sekunder dan data primer yang diperoleh selama penelitian. Dari penelitian dapat disampaikan sejauh ini telah terjadi perubahan makna pengelolaan sumber daya alam, berupa mineral dan batubara. Semestinya sesuai amanat konstitusi pengelolaan mineral dan batubara hanya diberikan kepada negara dan bukan kepada pemerintah. Pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah, bidang pertambangan telah diotonomikan dan hak penguasaan negara dilimpahkan kepada pemerintah. Dengan perubahan makna yang ada, pengelolaan mineral dan batubara untuk membangun pengamanan pasokan energi dalam negeri sebagai pendorong ekonomi menjadi tergeser kea rah kepentingan perdagangan komoditas.

The aim of this research is to work on yuridical analysis on the mineral and coal mining which is related with licensing, an agreement and the other kinds of cooperation, especially in the current era for making best condition for investors.Thus, the implementation of the mineral and coal mining law as the fundamental for the prosperity of the people as mandated by the 1945 constitution. This research applies a normative juridical approach in examining the implementation of the mineral and coal mining law. The empirical legally refers to legal norms contained in the legislation relating to the issues discussed through the literature to obtain secondary data. It also conducts field study in the circle of investors in coal mining industries to obtain primary data for support. From the study after the analysis has been founded changes of the meaning on the natural resource management, such mineral and coal. Based on a constitutional mandate, to manage mineral and coal is only given to the state and not to the government. Post the implementation of the regional autonomy policy, the mineral and coal mining sector, especially the small mining companies are to be controlled by the local government. With the change policy of the mineral and coal mining, the main aim. i.e, to develop the national energy security as the economic booster is shifted only to the interest for trade commodities.

Kata Kunci : kebijakan otonomi, keamanan energi.