Laporkan Masalah

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Vidya Angeliasari, SH, Drs. Paripurna S., S.H., M.Hum., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam era globalisasi, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini sedang giat membangun kembali negaranya di segala bidang dimana salah satunya di bidang minyak dan gas bumi yang deficit terbesar diberikan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkaitan ini berkaitan dengan diversifikasi usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama PT Pertamina (Persero). Dalam setiap transaksi antara PT Pertamina (Persero) dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. Dalam pelaksanaan sistem kontrak bisnis pada PT Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan dan peranan serta tanggung jawab Direksi dalam pelakasanaan dan penyelesaian kontrak yang dilakukan, sebagaimana kita ketahui hal tersebut tidak secara terperinci dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dikarenakan bersifat pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan bahan-bahan hukum yang dikelompokan menurut kriteria tertentu. Metode penelitian yang digunakan data sekunder yaitu bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan penelitian lapangan yaitu pencarian data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ternyata belum peraturan mengenai tanggung jawab Direksi dari induk perusahaan dan anak perusahaan tentang pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan kontrak. Undang-undang terkait hanya menjelaskan tugas dan kewajiban Direksi Perseroan secara umum, sehingga PT Pertamina (Persero) dalam penyelesaian permasalahan hukum mengikuti bentuk ideal kontrak bisnis di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia yaitu menganut asas kebebasan berkontrak. Direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.

In this era of globalization, Indonesia, as developing countries are now actively rebuilding their country in all areas where one of them in the oil and gas industry which provided the largest deficit of PT Pertamina (Persero) as an State Owned Oil Company. With the establishment of subsidiaries for business development related to the diversification efforts undertaken in order to provide added value and support the main business of PT Pertamina (Persero). The establishment of Subsidiary for the development of related businesses is related to the diversification efforts undertaken in order to provide added value and support the main business of PT Pertamina (Persero. In every transaction between PT Pertamina (Persero) with subsidiaries in accordance with the principles of mutually beneficial business rules. In realization of business contractual arrangements between PT Pertamina (Persero) with subsidiaries, and roles and responsibilities of Directors in carrying out and completion of the contract is done, as we know it is not described in detail in laws and regulations in Indonesia. This research was conducted using this method is that the normative juridical approach that focuses on library research to obtain secondary data and materials are grouped in accordance to the laws of certain criteria. The method of research used secondary data research material consists of primary legal materials, legal materials and field research is secondary data searches conducted through interviews with relevant parties. Thus the results of analysis concludes by using deductive logic. Based on the research note that it is not a regulation on the responsibilities of directors of parent companies and subsidiaries execution and settlement of contractual issues. Act related only to explain the duties and obligations of the Board of Directors of the Company in general, so that PT Pertamina (Persero) in settlement of legal issues following the ideal form of business contracts in Indonesia, which according to rules and regulations in Indonesia which adheres to the principle of freedom of contract. The Directors shall perform duties in good faith and full responsibility for the interest and business of the Company in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci : Sistem Pelaksanan Kontrak Bisnis, Peranan dan Tanggung Jawab Direksi, Bentuk Kontrak Ideal.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.