TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANGANAN PIUTANG OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENYALURAN GAS DENGAN PELANGGAN

Raden Mohamad Edwin, SH, Sularto, S.H. C.N. M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Maksud dan tujuan pendirian BUMN dalam bentuk perusahaan perseroan, seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”), adalah mengejar keuntungan untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Gas dengan Pelanggan (PJBG). Salah satu akibat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PJBG adalah piutang yaitu pada saat Pelanggan tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran pemakaian gas bumi sesuai ketentuan yang diatur dalam PJBG. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam menangani piutang-piutang tersebut, karena terdapat kemungkinan bahwa piutang-piutang tersebut tidak dapat terbayarkan karena tidak ditangani sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebelum diundangkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), pengurusan piutang BUMN sampai dengan penghapusannya dilakukan sesuai dengan prosedur pengurusan piutang negara. Dengan konsep pemisahan kekayaan negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, pengurusan piutang BUMN diserahkan kepada mekanisme korporasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan apakah piutang PGN merupakan piutang negara, apakah penanganan piutang oleh PGN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam hal terjadi kerugian akibat dari penanganan piutang yang dilakukan oleh PGN, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PGN dalam menyelesaikan piutang melalui pendekatan yuridis normatif empiris dengan melakukan analisis berdasarkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan data tersebut, peneliti akan menganalisis data secara normatif kualitatif. Data penelitian setelah dianalisis diperoleh hasil bahwa piutang PGN bukan merupakan piutang negara, penanganan piutang oleh PGN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat melakukan gugatan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan dalam hal perseoran mengalami kerugian dan PGN dapat melakukan beberapa upaya hukum dalam penyelesaian piutangnya seperti pembuatan perjanjian hutang piutang, kerjasama dengan perusahaan anjak piutang, perdamaian, melalui alternatif dispute resolution, atau melalui penundaan kewajiban pemabayaran utang.

The purpose of establishing a State Owned Enterprise (“BUMN”) in a form of a company, such as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (“PGN”) is to gain profit in order to add value to the company by signing the Gas Sale and Purchase Agreements with the customers (GSPA). One of the consequences that might rise in the implementation of GSPA is a credit, which occurs when customer could not fulfill his obligation to pay the gas bill as stated in the GSPA. In practices, there are some issues in handling a credit. Especially because there is a possibility that such credit could not be paid due to mishandling of non-accordance with the prevailing regulation. And a result, this causes a loss of profit to the company. Prior to the execution of Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 concerning State Owned Enterprise (hereinafter refer as UU BUMN), a treatment of BUMN’s credit (including its write-off) is conducted the same procedure as a treatment of a state’s credit. The concept of state asset separation in BUMN as stated in UU BUMN, the treatment of BUMN’s credit is run by corporate mechanism based on the principle of good corporate governance. This research is a descriptive and analytical research that explains whether PGN’s credit is considered as a credit belong to the state or not, whether the treatment of PGN’s credit is executed as in accordance with the prevailing regulation or not, and also discuss the legal effort that could be taken by Government as the major shareholder in case PGN suffers loss due to its credit treatment and also the legal effort that could be conducted by PGN in order to settle its credit through empirical normative judicial approach by conducting an analysis based on secondary data in form of primary, secondary and tertiary legal materials. The researcher will conduct an analysis by normative qualitative mean with accordance to those data. The result shows that PGN’s credit is not considered as a credit belong to the state. The treatment of PGN’s credit has been executed in accordance with the prevailing regulation. Government as the major shareholder could apply a claim to the PGN’s Board of Directors and Commissioner in case PGN suffers loss and on the other hand, PGN could conduct several numbers of legal efforts to settle its credit by making a loan agreement, cooperatee with factoring company, mediation, through an alternative dispute resolution, or credit payment postponing.

Kata Kunci : Piutang, Penanganan Piutang, UU BUMN.