PERAN STAKEHOLDERS DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI (Studi Kasus Penerapan SPMKK Di 8 Propinsi)

Gabriel Yuristianti Andayani, drg., Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Kesehatan Masyarakat/MMPK

Latar Belakang: Pelaksanaan UU no. 22 dan 25 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU no 33 dan 34 tahun 2004 membawa pengaruh dan implikasi yang luas terhadap kewenangan dan tata kelola pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Undang- undang tersebut memindahkan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat ke provinsi dan kabupaten termasuk tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Good Governance dan stewardship merupakan prasyarat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam proses pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2001 Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja klinik (SPMKK) diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan dan kebidanan. Pelaksanaan di 8 provinsi menunjukkan bahwa SPMKK mulai diadopsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan juga kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah mereka. Tujuan: Pertama, untuk mengetahui stakeholders (pengampu kepentingan) mana yang paling berperan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah mereka. Kedua, apa peran para stakeholders (pengampu kepentingan) dalam upaya keberlangsungan SPMKK sebagai salah satu pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan rancangan studi kasus sebagai pendekatannya. Penelitian dilakukan di 8 provinsi yang melaksanakan SPMKK yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau dan Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian: Sebagian besar stakeholders tidak memiliki komitmen dan upaya yang kuat untuk meningkatkan mutu pelayanan di provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinator SPMKK di 8 provinsi dan Organisasi profesi tidak seluruhnya mempunyai komitmen yang kuat dalam menjamin keberlangsungan SPMKK di wilayah mereka. Sementara itu, peran organisasi profesi baru pada meningkatkan jumlah anggota dan belum pada meningkatkan mutu dan kinerja anggota yang ada. Donor mempunyai agenda yang cukup luas, meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan merupakan isu penting mereka. Komitment yang kuat dari seluruh stakeholders adalah kunci penting keberlangsungan SPMKK di 8 provinsi.

Background: The implementation of Act No. 22 and 25/1999 as amended by Act. No. 33 and 34/2004 had wider influence and implication to authority and management of the government at central, provincial, and district/municipal level. The act transfers part of the central government's authority to provinces and districts including responsibility to provide health service. Good governance and stewardship are important pre-requisite to get optimum result in the implementation of decentralization. In 2001 SPMKK was introduced as an approach to improve quality of health service especially nursing and midwifery services. The implementation in 8 provinces shows that SPMKK begins to be adopted by local government at provincial and district/municipal level that aims to improve quality of services in their region. Objective: First, to identify stakeholders that had the greatest role in efforts to improve quality of health service in their region. Second, to identify the role of stakeholders to maintain sustainability of SPMKK as one of innovative approaches in improving quality of health service and human resources for health. Method: The study was descriptive qualitative that used case study design and was undertaken in 8 provinces implementing SPMKK; i.e. Central Java, Yogyakarta Special Territory, Bali, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau and Sulawesi Selatan (South Sulawesi). Result: The majority of stakeholders did not have strong commitment and efforts to improve quality of health services in the Province and district/municipality. Meanwhile the role of CPDMS coordinators in 8 provinces and professional organization were still relatively weak. Concern was still limited on how to increase membership, not to improve quality and performance of the existing members. Donor agents presently had wide agenda; increase health human resources was an important issue. Strong commitment of all stakeholders was a key for sustainability of SPMKK in 8 provinces.

Kata Kunci : desentralisasi, good governance, stakeholder, mutu pelayanan kesehatan, sistem manajemen kinerja klinik dan jaminan mutu