PERAN STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA

MORINA AGRITA, SE, AK, Dr. Ambar Widaningrum

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas pada era otonomi untuk menjadikan Keluarga Berencana termasuk program pentingnya atau tidak. Perhatian yang bervariasi dari masing-masing Pemda terhadap kebijakan Keluarga Berencana menjadikan program Keluarga Berencana pada era otonomi dianggap memiliki kinerja yang rendah dibanding pada era sebelum otonomi. Penelitian ini, sesuai dengan paradigma governance yang mengakui peran seimbang antar stakeholders dalam suatu kebijakan, bertujuan untuk mengetahui masing-masing peran tersebut di dalam pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta. Penelitian ini meneliti tiga stakeholders yang terlibat di dalam kebijakan KB di Kota Yogyakarta yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Tiga jenis kelompok informan yang mewakili stakeholders tersebut adalah Kepala Seksi Kantor KB, Bagian Pelayanan Dinkes, Pasangan Usia Subur Peserta KB, dan Bidan Praktek Swasta (Bidan Delima). Data diperoleh dari hasil wawancara langsung, wawancara tertulis, teknik dokumentasi dan observasi terhadap informan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa masing-masing stakeholders mempunyai peran yang saling terkait. Pemerintah Daerah diidentifikasi memiliki peran regulator dan pelaksana kegiatan. Peran masyarakat dari segi persepsinya sudah mempunyai kesadaran tentang pentingya KB. Masyarakat juga menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kantor KB dengan menjadi kader. Adapun peran bidan swasta ditunjukkan dengan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengikuti Program Delima yang dibentuk IBI yang didukung USAID. Bidan Praktek Swasta (BPS) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kantor KB yaitu dengan menyalurkan alat kontrasepsi gratis untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Masalah yang dihadapi stakeholders dalam melaksanakan peran adalah pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana dan kewenangan untuk mengembangkan program yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Masyarakat walaupun sudah mempunyai kesadaran pentingnya program KB tetapi tidak sejalan dengan jenis alat kontrasepsi yang digunakan dan jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi. Bidan Praktek Swasta juga mengalami kendala yaitu tidak adanya kerjasama antara bidan praktek yang murni swasta dengan pemerintah dalam hal pemberian layanan alat kontrasepsi gratis dan banyaknya iuran anggota yang harus dibayar. Strategi kebijakan yang disarankan adalah menambah dana Pemda untuk mengembangkan program, kerjasama pemerintah juga melibatkan bidan praktek swasta murni dan penyuluhan KB difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang KB mantap dan berjangka panjang

The Local Government has larger authority to make Family Planning (FP) Program as an important program in autonomy era. Low attentions given by each Local Government to the FP policy make the program having lower performance in this era rather than in previous. Purpose of this study, based on the governance paradigm that recognizes the balanced roles between stakeholders in a policy making, is to find out each of the roles in the implementation of the FP policy in Yogyakarta City. The purpose of this study is to examine three stakeholders involved in the FP policy in Yogyakarta City, including Local Government, society, and private parties. All the informants who are representing stakeholders include Head of Section of Family Planning Office, Service Section Of Health Office, Acceptors of FP and Private Practice Midwives (PPM)/Delima Midwives. The data were obtained from face to face interview, written interview, documentation technique, and observation by respondent. The data were analyzed using a mix method technique. The result indicates that each of the stakeholders had mutually related roles. Local Government was identified having roles as a regulator and an implementer. Community had awareness on the importance of the FP program. It was also a part of the implementations done in the FP office as a cadre. The role of the private practice midwives was indicated by the increasing efforts of the service delivery by following the Delima Programs, which was established by IBI and also supported by the USAID. PPM was also involved in the implementation of activities in the FP Office by distributing free-contraceptive device for Pre- Welfare Family and Welfare Family I. Problems encountered by the stakeholders in the performing the roles were that Local Government had limited fund and the determined authority by central government to develop the program. Despite awareness among communities of the importance of FP, the practice was not in accordance with the kind of contraceptive and the period of contraceptive device used. PPM also suffered obstacles such as no cooperation between private and public midwives in delivering free services of contraceptive device and amount of due to be paid. The recommended policy strategies were Local Government should provide fund to develop program, government cooperation should involve PPM, and FP counseling should be focused on the increase of long-term understanding of FP

Kata Kunci : kebijakan, keluarga berencana, otonomi, partisipasi, stakeholders