ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Atop Widodo, S.SiT, Ir. Subaryono, MA., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Pelaksanaan Reforma Agraria di Kecamatan Bagelen dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Reforma Agraria ini antara lain penguatan asset (asset reform) yaitu dengan diterbitkannya sertipikat tanah dan pemberian akses (access reform) dalam bentuk bantuan tanaman karet dan pelatihan penanaman karet. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kecamatan Bagelen khususnya di Desa Somorejo dan Desa Hargorojo masih meninggalkan berbagai permasalahan antara lain penguatan asset belum dapat dilakukan sepenuhnya dan lahan yang dipersiapkan untuk pemberian akses berupa lahan kritis yaitu rawan terhadap bencana tanah longsor dan kekeringan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme dan delivery system Reforma Agraria dan peran instansi dalam mengatasi permasalahan penguatan asset dan pemberian akses di Kecamatan Bagelen. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan instansi terkait dan kuisioner ditujukan kepada petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Reforma Agraria Sido Dadi Mulyo Kecamatan Bagelen, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, data primer dan data sekunder disederhanakan dan diolah dengan bantuan software Microsoft Exell sehingga dapat dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks dan yang dapat menggambarkan fakta pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Somorejo dan Desa Hargorojo. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan pedoman pelaksanaan Reforma Agraria yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga dapat diketahui kesesuaian dalam rangkaian mekanisme dan delivery system serta peran instansi dalam mengatasi permasalahan penguatan asset dan pemberian akses di Desa Somorejo dan Desa Hargorojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan delivery system yang sesuai diterapkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Somorejo dan Desa Hargorojo adalah Model III, namun sampai dengan akhir tahun 2009 hanya terdapat 11 bidang (6,18 %) dari 178 bidang tanah obyek Reforma Agraria yang telah dilakukan penguatan asset. Kendala ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan anggaran PRONA dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sementara itu, access reform yang diberikan belum menciptakan suatu rangkaian mekanisme produksi yang utuh dan terpadu disebabkan karena kurang optimalnya peran instansi dalam memanfaatkan komitmen Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dan PT. Perkebunan Nusantara IX.

Implementation of Agrarian Reform in Bagelen Sub District is intended as an effort to address poverty alleviation, environmental conservation and improving the quality of land services. The expected benefits from the implementation of agrarian reform, among others, strengthening the asset (asset reform) is by the issuance of certificates of land and provision of access (access reform) in the form of rubber and rubber planting training. Implementation of Agrarian Reform in Bagelen Sub District especially in the Somorejo and Hargorojo Village still leave many issues including the strengthening of asset that can not be done fully and land prepared for the provision of access in the form of critical land that is prone to landslides and drought. This research was conducted to analyze the mechanism and delivery system and the role of agrarian reform agency in addressing problems in strengthening the asset and granting access in Bagelen Sub District. The method used in this research is descriptive method and data used consists of primary data and secondary data. Primary data were collected through interviews with relevant agencies and a questionnaire addressed to the farmers who joined in the Agrarian Reform Communities Movement Sido Dadi Mulyo Bagelen Sub District, while the secondary data were obtained from various sources. Furthermore, primary and secondary data were simplified and processed with the help of Microsoft Exell software so it can be analyzed and presented in the form of text and numbers that may reflect the fact the implementation of agrarian reform in the Somorejo and Hargorojo Village. Further, the results of analysis were compared with the manual execution of Agrarian Reform made by the National Land Agency Republic of Indonesia. Therefore, a series of mechanisms and compliance delivery system and the role of agencies in addressing problems in strengthening the asset and granting access in the Somorejo and Hargorojo Village can be examinated. The results showed that the mechanism and the most appropriate delivery system is applied in the implementation of agrarian reform in the Somorejo and Hargorojo Village is the Model III, but until the end of 2009 only has 11 fields (6.18%) of 178 parcels of land that has been object of Agrarian Reform for a strengthening asset. This problem is caused by ineffective use of PRONA budget and support Purworejo District Government. Meanwhile, given the access reform has not created a series of mechanisms are intact and integrated production due to less optimal role of agencies in utilizing the commitment of the National Land Agency Regional Office of Central Java Province and Purworejo District Land Office and the support of County Government Purworejo and PT. Perkebunan Nusantara IX.

Kata Kunci : Reforma Agraria, Obyek Reforma Agraria, Subyek Reforma Agraria, Mekanisme dan Delivery System, Penguatan Asset, Pemberian Akses, dan Peran Instansi