PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIRUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA SURAKARTA

Moehammad Adi Cahyono Santoso, Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian fasilitas kredit usaha rakyat pada BRI cabang Surakarta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal teijadinya kredit macet pada KUR. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer yang penulis peroleh dari responden yaitu account officer BRI sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemberian fasilitas KUR, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkait dengan masalah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data primer melalui teknik wawancara terarah dengan responden, sedangkan pengumpulan data sekunder adalah melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan KUR di BRI Surakarta melalui beberapa tahap yaitu, tahap permohonan kredit, peninjauan dan analisis kredit, pemberian keputusan kredit, peijanjian kredit dan pencairan kredit. Pemberian fasilitas KUR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun terkait besamya bunga untuk plafond kredit sampai dengan Rp 5.000.000.,00 (lima juta rupiah) tidak sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Terkait dengan perlindungan hukum bagi BRI sebagai kreditur apabila teijadi kredit macet, maka BRI tetap menjalankan prinsip kehati-hatian yaitu dengan mensyaratkan adanya jaminan sebesar 50% dari plafond kredit, walaupun didalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tidak mensyaratkan jaminan dikarenakan adanya lembaga penjaminan dalam KUR dengan nilai jaminan sebesar 70% dari plafond kredit. Kata Kunci: Perlindungan, Kreditur, KUR

The research aims at identifying the implementation of the provision of facilities for people's business credit at the BRI branch of Surakarta and identifying the forms of legal protection for creditors in case of non performing loans in KUR. The research belongs to empirical juridical research. Data employed in the research include primary data that the writer obtained from the respondents, who are the account officers of BRI as the party directly involved in the provision of KUR, while secondary data are obtained through studying library materials related to the problems discussed in the research. Method of data collection for the primary data is guided interview technique with the respondents; while for the secondary data is library study. Method of data analysis employed in the research is qualitative descriptive method. The research concludes that the implementation process of KUR in BRI Surakarta goes through several stages, such as credit application stage, credit review and analysis, decision granting credit, credit agreement, and credit disbursement. The provision of KUR facilities has been in compliance with the prevailing regulations. However, related to the amount of interests for credit limit, which reach an amount of Rp 5,000,000.00 (five million rupiahs), is not in accordance with the stipulation subsisted in the Regulation of the Minister of Finance. Related to legal protection for BRI as creditor in case of non performing loan, BRI will still run the precautionary principle, which requires 50% collateral of credit limit, although there is not such regulation in the stipulation of Minister of Finance due to the presence of guarantee institution in KUR with value guarantee of 70% of the credit limit. Keywords : Protection, Creditors, KUR

Kata Kunci : Perlindungan, Kreditur, KUR