PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN ADANYA SISTEM NOTIFIKASI KOSMETIKA DALAM ASEAN HARMONIZED COSMETIC REGULATORY SHEME (AHCRS) 2008

Indah Febrianti, SH, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara teoritis dari aspek yuridis kesesuaian antara sistem notifikasi kosmetik dalam AHCRS dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan untuk mendapatkan gambaran hak-hak konsumen dalam AHCRS. Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini bertujuan: (i) untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sistem notifikasi kosmetik dalam AHCRS di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan (ii) untuk mengetahui apakah sistem notifikasi kosmetik dalam AHCRS telah menjamin hak-hak konsumen seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Sebagai narasumber, ditentukan terbatas pada para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas fungsi di bidang peredaran kosmetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem notifikasi kosmetik berdasarkan perjanjian AHCRS telah memuat beberapa aspek perlindungan konsumen, yaitu dengan persyaratan keamanan, pemberian label dan informasi, serta pembuktian klaim produk dengan penyertaan sertifikat analisis produksi yang harus dipenuhi oleh setiap produsen atau pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk kosmetiknya di suatu negara. Dalam AHCRS juga terdapat hak-hak konsumen seperti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai, dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

This study aimed to determine theoretically the adjustment of the juridical aspects of the cosmetic notification system in AHCRS with the Consumer Protection Act and to obtain a picture of consumer rights in AHCRS. In accordance with the subject matter, this study aims: (i) to assess the suitability of the application of cosmetics notification system on AHCRS in Indonesia with particular Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and (ii) to assess whether the cosmetic notification system on AHCRS has guaranteed consumer's rights as stipulated in particular Law Number 8 Year 1999 concerning on Consumer Protection. This research is an empirical normative. The information sources will be limited to the structural officials on the Ministry of Health, and The Supervisory Agency of Food and Drugs which are having their task in the field of cosmetics circulatory function. The results showed that the notification system based cosmetics AHCRS agreement has imposed several aspects of consumer protection, namely the security requirements, labeling and information, and the evidentiary claims of the certificate of product analysis that should be apply by the manufacturer or business owner who willing to distribute cosmetic products in a certain country. In AHCRS there are also consumer rights as set out in the Consumer Protection Act, namely rights to the comfort, security and safety, the right to choose and obtain goods and / or services that are appropriate, and the right to having correct information, clear and honest on the conditions and guarantees for goods and / or services.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, AHCRS