STUDI TENTANG RENCANA PENBENTUKAN KOTA OTONOM SOFIFI

M. Gufron Marsaoly, S.Sos, Dr. M. Baiquni, M.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Dari sudut pandang otonomi daerah, pemekaran adalah cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi pengguna jasa. Namun dalam kasus pemekaran, justru memunculkan persoalan baru. Masyarakat pada daerah yang dimekarkan tidak merasakan adanya perbedaan atau perbaikan kualitas pelayanan yang berarti. Persoalan pemekaran ini kini muncul di Kota Tidore Kepulauan seiring dengan pemindahan ibukota Prvinsi Maluku Utara, dari Kota Ternate ke ibukota defenitif, Sofifi. Muncul keinginan sebagian masyarakat disana agar Sofifi ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom baru. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan analisis atas fenomena tentang keinginan sebagian masyarakat di Kota Tidore Kepulauan agar Sofifi ditingkatkan statusnya menjadi kota yang otonom. Analisis kelayakan rencana pembentukan daerah otonom Sofifi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menentukan kebijakan pembentukan daerah otonom baru. Kriteria yang dipakai dalam analisis ini merupakan modifikasi dan gabungan dari beberapa teori dan kriteria seperti yang dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, tentang Pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Rencana Sofifi menjadi daerah otonom baru hal terpenting yang harus disiapkan diantaranya adalah infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, selain itu kemampuan keuangan dan ekonomi daerah, kerena hal ini sangat menunjang dalam mencapai derajat kualitas pelayanan publik yang baik, sesuai tujuan otonomi daerah Menilai keadaan Sofifi dengan pertimbangan-pertimbangan obyektif dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan daerah otonom baru di Sofifi sangat dipaksakan, mengingat syarat-syarat yang harus dimiliki oleh daerah yang akan dimekarkan, seperti kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi dan keuangan, infrastruktur dan suprastruktur, belum dimiliki oleh Sofifi. Wacana pemekarn sofifi ini lebih dipengaruhi oleh langkah politis kelompok elit di tingkat propinsi. Pasca pelantikan Gubernur terpilih Propinsi Maluku utara dan pemindahan Ibukota propinsi ke ibukota defenitif Sofifi semakin menguat wacana ini. dengan demikian, pertimbangan politis cenderung lebih dominan daripada aspek pertimbangan dalam menungkatkan pelayanan publik sesuai tujuan dan semangat oronomi daerah.

From the regional autonomy point of view, regional expansion is a method to improve the quality of public services. But, in some cases, new problems arose from regional expansion. The local society did not experience differences or quality improvement of public services. Those problems now arise side by side with the displacement of the Northen Maluku Province, while most of people in Sofifi hope enhancement status of Sofifi to be a new autonomus region. By using qualitative method, this research will try to analyze the pretention phenomena of regional expansion and the establishment of a new autonomous region in Sofifi. The analysis of the feasibility of the establishment of a regional autonomous Sofifi in this research will be based on decisive criteria of New Regional Autonomous Establishment Policy. The criteria that will be used in analyzing the problems are modification and combination from some theories and criteria, such as Government Regulation number 78 of 2007 about the establishment, abolition, and merger of regions. In the concept of Sofifi becoming a new autonomous region, the most important things that must be prepared are adequate infrastructure and suprastructure and the capability of the region's economy. These are very important because they are supporting factors in providing better public services. By assessing the condition of Sofifi with rational considerations, this research concludes that the establishment of an autonomous region in Sofifi seems premature. The requirements for a new autonomous region in Sofifi do not meet with the conditions, such as population density, capability of the economy, infrastructure and suprastructure. After the inauguration of the Governor of the Northern Maluku Province and the displacement of province capital to Sofifi, the discourse become stronger. Thus, political consideration has become more dominant than the improvement of public services as mentioned in the objectives of regional autonomy.

Kata Kunci : Otonomi Daerah- Pemekaran Wilayah- kelayakan pemekaran