PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN DESA PESISIR MENURUT PANDANGAN STAKEHOLDER DENGAN MENGGUNAKAN AHP (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) DI KABUPATEN KULONPROGO

ICHWAN ARIEF JUNAIDI, Dr. Lutfi Muta'ali, M.SP.

2011 | Tesis | S2 Geografi

RDTRK Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo telah membagi beberapa peruntukan lahan yang cukup signifikan, diantaranya adalah untuk kawasan khusus militer, pertanian (pertanian lahan basah dan pertanian lahan pantai terbatas), perikanan (perikanan laut dan perikanan pantai), pariwisata, industri, perhubungan (rencana pembangunan pelabuhan dan bandar udara) dan permukiman. Selain itu dalam Perda RTRW No. 2 Tahun 2010 juga diatur mengenai pertambangan pasir besi. Banyaknya sektor dan stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir (desa pesisir) jika tidak ada keterpaduan di dalamnya justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam penyusunan prioritas pengembangan desa pesisir di Kabupaten Kulon Progo dan untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan, maka AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah alat yang paling tepat, sebab di dalam AHP mempertimbangkan semua aspek dan kriteria berdasarkan pandangan stakeholder (pemerintah, swasta dan LSM, serta masyarakat). Tujuan dari penelitian ini untuk (1) Menganalisis kondisi eksisting dan rencana pengembangan desa-desa pesisir di Kabupaten Kulon Progo (2) Mengetahui pandangan stakeholder terhadap prioritas arahan pengembangan yang paling tepat untuk dikembangkan pada desa pesisir (3) Menyusun arahan pengembangan desa pesisir Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitif, bersifat kuantitatif dan berbasis pada analisis data primer dan sekunder. Pemilihan responden untuk AHP dilakukan dengan cara purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden adalah actor atau pengguna lahan (stakeholder) yang terdiri dari pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat dengan jumlah responden untuk setiap stakeholder adalah 10 responden. Hasil kuesioner AHP dianalisis dengan bantuan software Expert Choiche 2000. Hasil kajian penelitian ini ialah (1) Setiap desa pesisir mempunyai karakteristik, potensi dan permasalahan wilayah yang berbeda, berdasarkan potensi yang ada maka pengembangan pertanian adalah prioritas utama (2) Berdasarkan hasil AHP menurut persepsi gabungan stakeholder diperoleh hasil bahwa aspek ekonomi menjadi prioritas utama yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan desa pesisir. Dari hasil tersebut akhirnya diperoleh hasil mengenai urutan prioritas pengembangan desa pesisir dengan prioritas pertama hingga terakhir secara berurutan sebagai berikut: pengembangan kawasan pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, perhubungan, permukiman, tambang dan industri, militer. Prioritas utama pengembangan klaster 1 desa pesisir ialah untuk pengembangan kawasan pertanian lahan pantai terbatas, klaster 2 untuk pengembangan kawasan perikanan laut dan klaster 3 untuk pengembangan pertanian lahan basah (3) Konsep pengelolaan desa pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, yang merupakan kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Regional Spatial Plan Detail (RDTRK ) South Coast of Kulon Progo Regency has been split several significant land use, such as a special area for the military, agriculture (agricultural wetlands and agricultural land is limited beach), fishing (ocean fisheries and coastal fisheries), tourism, industry, transportation (the plan construction of ports and airports) and settlements. In addition, Local Government Regulation No.2 of 2010 about Spatial Planning (RTRW) also set the iron sand mining. The number of sectors and stakeholders concerned in the management of coastal areas (coastal village) in the absence of integrity in it actually possible conflicts of interest. In the formulation of coastal village development prioritization in Kulon Progo Regency and to minimize conflicts of interest, the AHP (Analytical Hierarchy Process) is the most appropriate tool, because in the AHP to consider all aspects and criteria based on the views of stakeholders (society, government, private sector and NGOs). The purpose of this study was (1) To analyze existing conditions and development plans coastal villages in Kulon Progo Regency (2) To determine the views of stakeholders on the priority direction of development most appropriate for development in coastal villages (3) To preparing guidance coastal village development. The research method used was descriptive-analytic, with quantitative data analysis based on primary and secondary data. The selection of respondents to the AHP was done by purposive sampling or selection with consideration of the respondent intentionally is an actor or land users (stakeholders) is comprised of government, private sector, NGOs and society with the number of respondents for each stakeholder is 10 respondents. AHP questionnaire results were analyzed with the help of software Expert Choiche 2000. The results of this research study is (1) Every coastal village has the characteristics, potential and problems of different regions, based on the existing potential, the development of agriculture is the main priority (2) Based on the AHP according to the combined perceptions of stakeholders was found that the economic aspects of the main priorities developed in order to realize sustainable development of coastal villages. From these results finally obtained results regarding the coastal village development priority order with priority first to the last in a sequence as follows: the development of agricultural areas, tourism, fishery, animal husbandry, transportation, housing, mining and industry, the military. The main priority a coastal village cluster is to develop coastal land farming areas in cluster 1, cluster 2 to the development of marine fishery areas and cluster 3 for agricultural development of wetlands. (3) The concept of management of coastal villages is to focus on the characteristics of the coastal area itself, which is a combination of adaptive development, integrating environmental, economic and social systems.

Kata Kunci : AHP, Analytical Hierarchy Process, desa pesisir, klaster desa pesisir, stakeholder , prioritas