PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

FL. Switi Andari, SH, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Akhir-akhir ini pelayanan publik telah menjadi entry point dan pendorong good governance karena, perjuangan untuk mewujudkan prinisip-prinsip good governance dalam sektor pelayanan publik adalah relatif lebih mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, tranpasransi, akuntabilitas dan partisipasi lebih mudah untuk diimplementasikan dan lebih mudah dilihat di dalam sektor pelayanan publik. Lagi pula, pelayanan publik memiliki kaitan dengan good governance karena semua bagian dalam governance yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta memiliki kepentingan yang sama yakni pelayanan publik dengan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, untuk menjawab apakah Lembaga Ombudsman Daerah DIY sudah memiliki kapasitas untuk mewujudkan good governance adalah dengan meninjau apakah Ombudsman Daerah dalam melaksanakan fungsinya sudah mampu melakukan perbaikan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui beberapa persoalan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Ombudsman Daerah dalam mendorong perwujudan good governance, dengan meninjau materi pengaturan dan pengaruhnya dalam pencapaian good governance melalui perbaikan pelayanan publik. Untuk fokus pada hasil peneltian, penelitian dititikberatkan pada masalah apakah Ombudsman Daerah Yogyakarta sudah secara efektif melakukan perbaikan pada pelayanan publik. Penelitian dilaksanakan dengan meninjau beberapa dokumen yaitu dokumen administratif dan dokumen rekam proses kasus serta dengan melakukan interview dengan beberapa responden yang terdiri dari para pelapor dan juga terlapor sebagai tambahan informasi. Untuk menganalisa data, ada beberapa langkah. Pertama, mengalisa dokumen berupa peraturan, yang disebut sebagai data primer. Data primer ini masih harus ditambah dengan data sekunder sebagai data pendukung untuk menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa hal yang belum jelas serta untuk melengkapi data berupa tambahan informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang berkaitan dengan rumusan pengaturan dan kurangnya kewenangan dari Ombudsman Daerah yang telah mempengaruhi kurang efektif dan kurang optimalnya dalam memberikan perlindungan hak masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, untuk mencapai efektifitas pelaksanaan fungsi Ombudsman Daerah, hasil penelitian menyarankan agar beberapa materi dari pengaturan direvisi atau diperjelas, diantaranya adalah pasal tentang keterlibatan pers dalam menyebarkan informasi baik mengenai perkembangan kasus maupun informasi tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Daerah. Selain itu, pasal yang berkaitan dengan hak untuk melakukan investigasi sendiri tanpa harus menunggu laporan dari warga masyarakat, sehingga Ombudsman Daerah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan investigasi. Dan akhirnya, payung hukum pembentukan Ombudsman Daerah dalam masa mendatang perlu untuk dipertimbangkan lagi, agar lebih memberikan kekuatan pada Ombudsman Daerah baik dari sisi yuridis maupun dari sisi moral.

Recently, public service make an entry point and motivator to good governance because, the struggling to realize the good governance’s principles in public service area is more easily. Some values as eficiency, transparancy, accuntability and participation are more easily to be implemented and more easily to be detected in public service area. More over, the public service has something to do in good governance because all of parts of governance that are public official, civil society and bisniss sector hold out the same interest, the well quality of public service. So to answer the question if Yogyakarta Local Ombudsman has had capacity to realize good governance is by analyse Ombudsman in it’s task to implementate his functions.1 This research aimed at identifying the implementation of Yogyakarta Local Ombudsman’s function to promote good governance. It also identifying the relationship between the content of regulation and its possibility of obtaining good governance by improving the mechanism of public service. To focus it’s result , the research emphasizes on the questions if the local Ombudsman’action have been efectiffely make improvement in public service. The research was conducted by analysing some documents, both administrative documents and the case documents, also by interview with respondens that consist of some person who had filed their complaint to Yogyakarta local ombudsman. To analyse data, there are many steps. First, the legal document, it’s called primary data, was analysed. This primary data were still needed to support secondary data due to the concepts which further explanations and addititional information from key informant, who are competent and know well about the object of the research. The research result shown that the obstacles on legal formulations and the shortage of power brought results in ineffective and not optimum protecting the people’s right, especially the right to access the well public service. However, in order to obtain the effectively fuctions of local Ombudsman, the research suggested that some contens of regulation should be reviewed. That are the article on pers participations in distributing information about both the case development and recommendations. Also, the article on the right to take investigation without the report of the person, so Ombudsman can take his own initiative to investigation. And finally, the legal foundation of building the Yogyakarta local Ombudsman, in the next time, need to be taken into consideration, to give the more powerfull both in legal and moral.

Kata Kunci : Ombudsman Daerah, Pelayanan publik dan Good Governance