FENOMENA “MEMBANGUN DULU SEBELUM IJIN†PADA KASUS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN
Ignatius Sumarwoto, ST., Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D.
2011 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & DaerahWilayah Kabupaten Sleman, yang sebagiannya merupakan bagian dari wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta, menjadi lokasi tujuan bagi kegiatan pengembang perumahan. Salah satu fenomena yang terlihat dari gencarnya pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman adalah banyaknya lokasi perumahan yang permohonan ijinnya diajukan dalam keadaan telah dilakukan kegiatan pembangunan di lapangan. Dari data pengkajian permohonan IPT selama Bulan September-Oktober 2004 yang diajukan oleh asosiasi pengembang perumahan diketahui bahwa 94 % (74 lokasi perumahan) di antaranya dalam keadaan sudah mulai dilaksanakan pekerjaan konstruksi/pembangunan. Permohonan ijin pada perumahan yang sudah terbangun tentunya akan berpengaruh terhadap proses perijinan. Terlebih lagi bila suatu lokasi perumahan yang sudah dibangun ternyata tidak diijinkan, maka akan muncul permasalahan yang rumit karena lahan telah mengalami perubahan-perubahan fisik dari keadaan fungsi semula, bahkan kadang-kadang sudah terjual dan berpindah kepemilikan. Penelitian ini diberi judul “Fenomena ‘Membangun Dulu Sebelum Ijin’ Pada Kasus Pengembangan Perumahan di Kabupaten Sleman†dengan tujuan mendeskripsikan fenomena pengembang perumahan yang cenderung membangun terlebih dahulu sebelum proses perijinan selesai pada pengembangan perumahan di Wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilaksanakan bersifat kualitatif dengan metode naturalistik-eksploratif atau yang biasa dikenal pula dengan istilah fenomenologi, dengan pembahasan secara induktif. Pada prosesnya dilakukan penggalian data-data atau informasi-informasi di lapangan untuk kemudian dilakukan pengkategorian-pengkategorian data dan penstrukturan teori lokal. Lebih lanjut dilakukan pembahasan terhadap teori lokal hasil dari penelitian ini guna memberikan penilaian dan perumusan sikap yang seyogyanya diambil terhadap realitas yang tergambar dalam teori lokal tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang terjadinya fenomena ‘membangun dahulu sebelum ijin’ dapat dikategorikan ke dalam 3 lingkup latar belakang yakni; latar belakang lingkup pemda, latar belakang lingkup pengembang dan latar belakang lingkup konsumen. Latar belakang lingkup pemda meliputi: Kebijakan Pemda-BPN Belum Sinkron, Sistem Pranata Ruang Belum Efektif, Kendala Mekanisme Perijinan, Peraturan Pendukung Belum Siap, Penegakan Peraturan Masih Lemah dan Sosialisasi Belum Efektif. Latar belakang lingkup pengembang meliputi: Prinsip Ekonomi Pengembang, Mekanisme Pengembangan Membangun Sebelum Ijin dan Apresiasi Pengembang. Latar belakang lingkup konsumen meliputi: Kebutuhan Konsumen Akan Rumah dan Apresiasi Konsumen.
As part of the agglomeration area of Yogyakarta city, Sleman Regency becomes a desired location for housing development activities. One of phenomenon appears in this area is that many building permits were issued after the field construction have been executed. Data from September to October 2004 shows that 94 % (74 locations of housing) of building have been constructed when building permits still in the process. Such Phenomenon creates problems, especially when the permit is not approved. It will cause a complicated problem because land has been changed from previous use. This research aimed at describing the phenomenon of housing construction before the permits have been issued. This research carried out qualitatively and implemented naturalistic-explorative method or so called phenomenology method. The research showed that the ‘construction preceding permits’ phenomenon could be grouped into three reasons, there are local government, developer, and consumer reasons. Local government reasons background consists of: unsynchronized policy between local government and state land body, ineffective land use control system, permits mechanism obstacle, unprepared rules and codes, laxity of rule enforcement and ineffective socialization. Developer reasons background consists of: developer’s economy tenet, construction preceding permits development mechanism and developer appreciation. Consumer reasons background consists of: housing need of consumer and consumer appreciation.
Kata Kunci : pengembangan perumahan, ijin bangunan, pengendalian pembangunan