Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Jaminan Produk Halal oleh Majelis Ulama Indonesia

LIES AFRONIYATI, S.I.P, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Dimana Kementrian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementrian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap tersebut disinyalir bahwa MUI mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan adanya sertifikasi halal. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan yang ditarik adalah kepentingan apa dibalik upaya MUI tetap mempertahankan sertifikasi halal? Dengan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kronologi munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia adalah proses yang panjang dan rumit. Dimulai dari penelitian Tri Sutrisno yang menemukan bahwa beberapa produk yang beredar mengandung DNA babi dan penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. MUI sendiri dinilai tidak sah dalam menerbitkan sertifikasi halal sebab bukan badan pemerintah, meskipun dalam pendirian lembaga tersebut difasilitasi oleh pemerintah (lebih tepatnya Soeharto). Perebutan hak kewenangan yang paling nyata tampak dari pengajuan RUU JPH, meskipun sekarang RUU tersebut tidak terdengar lagi gaungnya. MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal. Kepentingan yang dimaksud tidaklah selalu berhubungan dengan materi meskipun tendensi tersebut tetap ada. Pasca jatuhnya Soeharto, MUI seperti kehilangan induknya, dimana dulu institusi tersebut sangat difungsikan untuk kepentingan politis dan membuatnya mempunyai kekuasaan yang besar. Sehingga dalam sisi yang lain, sertifikasi halal secara tidak langsung telah menyelamatkan eksistensi MUI baik dalam lingkup organisasi maupun para ulama yang tergabung di dalamnya. Eksistensi MUI semakin menguat yang tidak saja diakibatkan oleh pembatalan RUU JPH tetapi juga kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap produk halal. Disamping adanya dukungan dari pemerintah dan produsen yang membutuhkan sertifikasi halal untuk memperkuat perekonomian. Inilah yang pada akhirnya menjadikan MUI memiliki legitimasi dan kewenangan, meskipun di satu sisi dinilai masih lemah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah produk hukum yang lebih jelas dan peningkatan kinerja yang lebih baik.

In Indonesia, the halal certification issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) since 1989. Since its initial publication, MUI many encounter problems, mainly concerning the authority and legitimacy. This is due to the absence of clear legal product on the mention of the MUI as a legitimate institution in issuing halal certification. Problems facing increasingly diverse post-collapse of the New Order. Where the Ministry of Religious Affairs proposed draft Law Halal Product Warranty (RUU JPH) in the House of Representatives who in several articles asking for authority to issue halal certification from MUI taken over into the hands of these ministries. The RUU JPH is controversial in some parties that act pros and cons. On the other hand, found some products that have been labeled as kosher of MUI but containing pig DNA. MUI remain at its founding to keep issuing halal certification. Attitude is alleged that the MUI has particular interests in the presence of halal certification. Therefore, the formulation of questions drawn is what interests behind the effort MUI maintain kosher certification? By using a qualitative study, researcher attempted to answer that question. Chronology of the appearance of halal certification policy in Indonesia is a long and complicated process. Starting from Tri Sutrisno research which found that some outstanding products containing pig DNA and the discovery of the appalling society to disrupt economic activity. MUI take the initiative by issuing halal certification as a solution to muffle the issue while protecting the rights of Muslims. However, these initiatives are not accompanied by a basic law that resulted in seizure of authority among government agencies. MUI itself are considered not valid in the issuing of halal certification because no government agency, although in the establishment of these institutions was facilitated by the government (more precisely Soeharto). Scramble rights that most real authority appear from filing of the RUU JPH, although now the RUU was not heard from again echo. MUI itself has particular interests while maintaining their rights issuing halal certification. Interests is not always associated with the material even though the tendency is still there. After the fall of Soeharto, the MUI as lost its mother, where the first institution was used for the benefit politically and made him have a big power. So in other respects, halal certification has indirectly saved the existence of MUI both in scope and organization of the scholars who are members in it. MUI existence intensified not only caused by the cancellation of the RUU JPH but also the needs of the growing market of halal products. Besides the support from the government and manufacturers that require halal certification to strengthen the economy. This is what ultimately makes the MUI has the legitimacy and authority, although on the one hand considered weak. Therefore, the current needed is a legal product a clearer and better performance improvement.

Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, sertifikasi halal, ekonomi, politik.