PROSES PERUMUSAN LIMA PERDA TENTANG RETRIBUSI PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPAHIANG

Ema Susianti, S.H., Dr. Gabriel Lele

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini membahas mengenai proses perumusan lima perda retribusi yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, yaitu perda tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), perda tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi, perda tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang dan perda tentang Retribusi Izin Usaha Industri. Penelitian ini dianggap penting karena kelima perda yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindag telah dibatalkan oleh Depdagri dan merupakan jumlah terbanyak yang dibatalkan dibandingkan Dinas/ Instansi lain di Kabupaten Kepahiang. Kelima Perda tersebut juga sudah diterapkan selama 5 tahun dan dibatalkan 2 tahun, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian terhadap kelima perda. Melihat hal tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana proses perumusan lima perda tentang retribus yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kepahiang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji secara mendalam bagaimana proses perumusan lima perda tentang retribusi yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mulai dari tahap perumusan masalah sampai pada tahap penetapan kebijakan dan kompleksitas proses perumusan kelima perda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan/ verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa proses perumusan lima perda tentang retribusi yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mulai dari tahap permusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan sampai pada tahap penetapan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan keinginan elite birokrasi dan bukan berdasarkan perumusan masalah yang ada di publik. Pihak eksekutif merumuskan kelima perda tersebut didasarkan kepada keiginan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang untuk memilki perda sendiri, setelah memisahkan diri dari Kabupaten Rejang Lebong. Pihak Legislatif juga mendukung kelima perda, karena Legislatif menganggap kelima perda tersebut baik untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang dan ada Undang-Undang yang mendasari kelima perda. Hal tersebut dilakukan Legislatif karena keterbatasan sumber daya yang dimilki Legislatif, baik itu pemahaman tentang subtansi perda maupun sarana prasaran. Perumusan lima perda retribusi ini belum berdasarkan kepada kepentingan publik dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, tetapi hanya menyalin perda dari Kabupaten Rejang Lebong yang sebelumnya diberlakukan di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, disarankan kepada Pemkab Kepahiang, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian agar kelima perda tersebut dievaluasi untuk dirumuskan kembali sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 66 Tahun 2001 dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan materi kelima perda. Pemkab Kepahiang juga perlu melakukan evaluasi kepada Gubernur sebelum lima perda ditetapkan dan diberlakukan.

This study worked trough the formulation of five district policies in retribution process proposed by Bureau of Koperasi, UKM, Industrial and Trading District Kepahiang, that is district policy in Liquor Trade Business License, district policy in Trading Business Consent Retribution, district policy in Koperasi Founding Consent Retribution, district policy in Warehouse Registration Mark Retribution, and district policy in Industrial Business Consent Retribution. This study is considered important because five district policies proposed by Bureau of Koperasi, UKM, Industrial and Trading were repealed by Department of National Issue and was the largest amount repealed compared to other bureaus or agencies in District Kepahiang. These policies have been implemented for five years and repealed for two years, but until recent have not been studied yet. Perceiving these matters, research problems were abbreviated about the formulation of five district policies in retribution process proposed by Bureau of Koperasi, UKM, Industrial and Trading District Kepahiang. This study aimed to describe and consider in-depth the formulation of five district policies in retribution process proposed by Bureau of Koperasi, UKM, Industrial, and Trading from problem formulating phase to policy fulfillment phase and the complexity of formulating these five district policies process. This study used qualitative research method with descriptive approach. Data gathering technique was done by deep interview and documentation. The data was analyzed through three phase of data reduction, data presenting, and decision making/verification. This study found that the formulation of five district policies in retribution process proposed by Bureau of Koperasi, UKM, Industrial and Trading from the problem formulating phase, policy agenda, policy alternative selection, to policy determination phase was done according to bureaucrat elite eagerness and not based to the problem formulated from public reality. The executives formulated the five policies based on District Kepahing government desire to have its own policy, after separating from District Rejang Lebong. The legislatives supported those five policies, because legislatives believed that the policies were good to the society of District Kepahing and there was regulation underlying the policies. This was done by the legislatives because lack of resource possessed by the legislatives, either of district policy substations understanding or facilities and infrastructures. Formulation of five district policies retribution was not based on public necessity and higher regulation, but merely duplicating District Rejang Lebong policies previously implemented in District Kepahing. Based on those findings, suggested to District Kepahing government, particularly Bureau of Koperasi, UKM, Industrial and Trading to evaluate those five policies and reformulate it based on Law No. 34 /2000 and Government Regulation No. 66/ 2001 dan higher regulation relevant to five policies materials. District Kepahing government also need to evaluate to the Governor before five district policies be settled and implemented.

Kata Kunci : proses perumusan perda retribusi