PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA TENDER DALAM PERSENGKOLAN TENDER PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Abdul Harrits Fadlullah, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dalam persekongkolan tender yang terjadi antara salah satu PK3S yang beroperasi di Indonesia (selanjutnya disebut PK3S) dengan PT Paras Megah Utama. Persekongkolan terjadi dalam tender yang diadakan untuk pengadaan karyawan untuk pihak PK3S. Dalam tesis ini akan dibahas permasalahan mengenai kegiatan persekongkolan dalam tender yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan tersebut terjadi bilamana ada kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tipe penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, (2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku ilmiah; Dokumen-dokumen; Laporan-laporan dan bahan dari internet. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para peserta tender pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, selain itu pengaturan tentang perlindungan terhadap tender juga terdapat dalam Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2006 sedangkan khusus mengenai penawaran tender Bapepam telah mengaturnya dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-85/PM/1996 tentang Penawaran Tender serta adanya terdapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999, secara adil, transparan dan efektif. KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 22, Hukuman Pidana dan Pidana Tambahan.

The purpose of this study was to determine the completion of the tender conspiracy that occurred between one of PK3S operating in Indonesia (hereinafter referred PK3S) with PT Paras Megah Utama. The conspiracy occurred in the tender held for the procurement of manpower services for the PK3S. In this thesis, the problem of activity in the tender conspiracy that resulted in unfair competition is one thing that is strictly prohibitted by Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conspiracy took place when there is cooperation between two or more persons in order to win certain bidders. Article 22 of Law No. 5 / 1999 states that business actors are prohibited from conspiring with others to arrange and or determine the winning bidder so that it can result in unfair business competition. This type of research is normative research is descriptive analytical. Data collection techniques used are literature studies. Legal materials used include Primary Legal Materials (1) The Book of Law Civil Law, Law No. 5 of 1999, Law No. 40 of 2007, (2) secondary legal materials: scientific books; documents; The reports and materials from the internet. To provide legal protection to the participants the procurement of goods and services, the government has issued the Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Competition, in addition to the regulation concerning the protection of tenders is also contained in Presidential Decree No. 80 of 2003 and Rule Presidential Decree No. 3 of 2006 while the particulars of the tender offer have been set in the decision of Bapepam Chairman of Bapepam Number Kep85/ PM/1996 about the Tender Offer and the presence there of Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) is responsible for overseeing the implementation of Law No.5/1999, in a fair, transparent and effective. KPPU has the authority to impose administrative sanctions against businesses that violate Article 22, Penal and Criminal Supplement.

Kata Kunci : persekongkolan tender, pengadaan barang dan jasa