PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HAK GUNA BANGUNAN PT.WAY HALIM PERMAI (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)

Sukayadi, Drs, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Konflik penguasaan tanah eks.HGB PT.Way Halim Permai atas tanah terletak di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung antara warga masyarakat dengan PT.Way Halim Permai merupakan salah satu konflik yang sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mendasarkan pada penelitian lapangan tau studi kasus yang didukung penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus di Kota Bandar lampung ini bertujuan untuk menemukan data dan fakta sehingga dapat diketahui mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik penguasaan tanah eks HGB PT.Way Halim Permai tersebut, upaya apa yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah eks HGB PT.Way Halim Permai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena proses pemberian HGB kepada PT.Way Halim Permai tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan kenyataan di lapangan PT.Way Halim Permai tidak dapat mengelola dan menguasai tanah HGB-nya karena telah diduduki/digarap oleh masyarakat. Upaya penyelesaian konflik yang telah ditempuh adalah melalui penyelesaian konflik di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution atau ADR) dalam bentuk pengaduan formal kepada berbagai instansi terkait, negosiasi dan kebijakan Pemerintah Daerah. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi oleh para pihak yang berkonflik. Masyarakat berpandangan bahwa tanah yang diduduki/dikuasai adalah tanah Negara, oleh karena itu menuntut agar tanahnya dapat disertipikatkan, sedangkan Pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berpandangan bahwa permohonan sertipikat tanah tersebut belum dapat diproses karena belum adanya kepastian lokasi bagian mana yang peruntukkannya untuk pemukiman penduduk sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

The conflict of the land ownership eks HGB PT. Way Halim Permai which located in District Sukarame, Bandar Lampung between the residents versus PT Way Halim Permai was one of the conflict which had lasted for a long time and until now it had not been able to solve yet although many efforts had been done by the partisants. This research was the emphirical research that be based on the field works or case study that was supported by the juridical research normative that is the research into the law that was in the current legislation regulation. The case study in this Bandar Lampung City aimed at finding the data and the faets so as to be able to be known concerning factors what caused the occurrence of the conflict of the land ownership in this eks HGB PT.Way Halim Permai, what efforts that were carried out as well as what hindrance was dealth with in the resolution of the land conflict at eks HGB PT Way Halim Permai. The results of this research were that the factor that caused the occurrence of the conflict because of the giving process of HGB to PT Way Halim Permai was not in accordance with the provisions of the current legislation regulation, even in reality on the field PT Way Halim Permai could not manage and control his HGB land because of being occupied/was wrought on by the community. The efforts of the conflict resolution that were carried out used the conflict resolution outside the court (Alternatif Dispute Resolution or ADR) in the form of the formal complaint to several related agencies, negotiations and the policy of the Regional Government. The hindrance that was in this conflict resolution was caused by the existence of the difference of perception by the conflicting sides. The community regarded that the land that was occupied/was controlled was the Country's land, because of that they demanded that his land could be made the certificate, whereas the Banda Lampung Land Office regarded that this request of the land certificate still could not be processed because of the assurance lack of the location of what part that his allocation for the settlement of the inhabitants in accordance with the policy of the Regional Government.

Kata Kunci : Konflik, penyebab konflik, tanah Negara