IMPLEMENTASI LOCAL DEVELOPMENT PROGRAM DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR DISTRICT LAUTEM REPÚBLICA DEMOCTRÁTICA DE TIMOR LESTE (RDTL)

ELISIO VERDIAL DOSSANTOS XIMENES, AP, Dr. Agus. Heruanto Hadna

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Spirit Desentralisasi pemerintaha Timor Leste untuk merealisaikan pembangunan nasional berkelanjutan adil,sejahtera dan merata melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat local untuk berperan aktif dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan local yang terpercaya, terbuka, integritas serta bersikap tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik memenuhi prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).Diperlakukanya undang-undang Constituição República Democrãtica De Timor Leste (RDTL) 22 Maret 2002 pasal 5 tentang Desentralisasi bahwa (1). Dalam hal penataan daerah, negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum,(2).Undang-undang akan menentukan dan menetapkan ciri masing-masing tingkat daerah, serta wewenang badan pemerintahan masing-masing. (3).Oequsse dan Atauro akan mendapatkan perlakukan khusus secara administratif dan ekonomi. Dengan komitmen pemerintahan konstitusional pertama oleh Mantan Perdana Menteri Senhor. Dr. Mari Alkatiri dan pemerintahan konstitusional keempat oleh Actual Perdana Menteri Senhor.Xanana Gusmão terus menggalang pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) demi terwujudnya masyarakat yang adil sejahtera dan sejahtera seperti negara-negara ASEAN lainya. Sesuai dengan strategi landasan program pembangunan nasional tahun 2020 (twenty-twenty) atinya Timor Leste akan lepas landas (take off) pada pembangunan multi sectoral pada tahun 2020. Ministerio da Administração Estatal e Ordenamento do Territorio (MAEOT) melalui Direcção Nacional Desenvolvimento Local e Ordenamento Territorio (DNDLOT) merealisasikan Local Development Program (LDP) sebagai wujud nyata pembangunan infrastruktur untuk level local. Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementation sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Metode analisis kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, dengan tahapantahapan sebagai berikut :1).model skala likert dengan bentuk favorable secara descending atau bertingkat dimulai dari score tertinggi dan terendah, berdasarkan faktor utama (factor score).2) analisis identifikasi variabel kinerja sistim LDP dan kinerja pembangunan infra-structure local dengan menggunakan persentase,untuk menunjukkan manfaat dan keberhasilan infra-structure local yang diprioritaskan,3) Atau pembuktian hasil jawaban dari kuesioner tersebut dilakukan dengan cara pengecekan kebenaran ulang (cross check), 4) Definisi konsep dan definisi operasional peniliti bisa mengambarkan batasan dari variable yang hendak diteliti sehingga didalam definisi operasionalnya bisa bagaimana sifat atau karakeristik suatu variable dan bagaimanan cara pengukuranya yang bisa diproses dalam bentuk analisis kualitatif maupun kuantitatif.

The decentralization spirit of Timor Leste government was to pursue sustainable development for equally distributed welfare through decentralistic government. It provide local people with a democratic means to play active role in the credible, transparent and integrated implementation of local government programs in order to materialize good governance principle based on the Article 5 of Constituição Republica Democratica De Timor Leste (RDTL) on March 22nd, 2002, on decentralization, which stipulates the followings: (1) The state should implement a general decentralization principle in organizing local governments, (2) The act will establish the characteristics and the authority of each of the existing local governments, and (3) Oequsse and Atauro will be treated in a special manner in terms of economy and administration. The first constitutional government of the Prime Minister Ex-Senhor Dr. Mari Alkatiri and the fourth constitutional government of the Prime Minister Senhor Xanana Gusmão were committed to pursue the sustainable development for the materialization of a welfare nation among other ASEAN countries. Based on the strategy of national development programs of 2020, the nation would take off through multisectoral development in 2020. The Ministerio da Administracao Estatal e Ordenamento do Territorio (MAEOT) through Direcção Nacional Desenvolvimento Local e Ordenamento Territorio (DNDLOT) was committed to realize the Local Development Program (LDP) in the area of infrastructure at local level of Suco (village). The study used the theoretical framework of implementation as an analysis instrument to examine the in-field findings.. The analysis method was a combined qualitative and quantitative one following the steps: 1) Likert scale model with descending favourable form or stratified from the highest score to the lowest one basic on the main factors, 2) the analysis of the identification of the variable of the LDP system performance and the performance of the local infrastructure development in percentage in order to find out the uses and the success of the development of the local infrastructure on the priority. 3) the verification of the questionnaire response was conducted by cross-checking them with the results of the interview with respondents, 4) the conceptual and operational definition could describe the variables of the study, especially the characteristics and the measurement in the qualitative and quantitative analysis.

Kata Kunci : Implementasi pembangunan lokal, komitmen,infrastruktur