PEGAWAI NEGERI SIPIL DI TIMOR LESTE (Studi kasus penilaian terhadap organisasi pemerintah tentang pegawai keluar dari PNS )

Ana Paula da Cruz, L.AP, Dr. Agus Pramusinto, MDA.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) mengapa pegawai keluar dari PNS di Timor Leste 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menpengaruhi pegawai keluar dari PNS (funsionario publiko) di Timor Leste. Metode penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data Deskriptif—Kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Responden penelitian adalah 5 orang pegawai yang keluar dari status PNS, atasan pegawai dan 1 orang pegawai yang masih aktif. Variabel penelitian ini adalah: kompensasi, politik birokrasi, komitmen kerja, sistem karir, dan stress kerja. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Pemerintah menerapkan sistem kompensasi kepada para PNS Timor Leste hanya berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan untuk para pejabat dalam posisi struktural. Dalam implementasi, diketahui bahwa para pegawai negeri di Timor Leste tidak mendapatkan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan pegawai. Pegawai tidak mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan pension/hari tua dan berbagai sumbangan lain. 2) Para pegawai yang telah menyatakan keluar dari PNS mereka memilih bergabung dengan lembaga yang memberikan gaji atau kompensasi financial lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri. Umumnya, mereka memilih bekerja di badan-badan dunia PBB yang ada di Timor Leste, ataupun memilih bekerja di konsulat-konsulat perwakilan Negara asing yang ada di Timor Leste. 3) Pegawai yang keluar dari PNS di Timor Leste disebabkan faktor kompensasi, iklim politik, komitmen kerja. Faktor-faktor tersebut bercampur sehingga permasalahan menjadi kompleks. Faktor-faktor yang kompleks ini kemudian bercampur menjadi satu yang memunculkan stress para pegawai negeri. Dari stress kerja ini kemudian memicu para pegawai untuk mengudurkan diri. Alternatif kebijakan kompensasi yang dapat disarankan 1) Pemerintah segera merevisi UU Nomor 8 tahun 2004 guna lebih memperjelas dan membedakan antara gaji pokok, tunjangan dan kampensasi lainnya dalam memenuhi kesejahteraan PNS secara layak dan adil. 2) Pemerintah segera menerapkan sistem kompensasi kepada para PNS Timor Leste dengan lebih baik dan jelas. Untuk itu, perlu segera dibentuk tim untuk mengkaji kemampuan pemerintah untuk mensejahterakan pegawai negeri. Kemudian menyusun peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pemberian gaji dan manajemen karir kepegawaian dalam arti luas. Anggaran untuk tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan pension sangat mendesak untuk direalisasikan.3) Peraturan teknis tentang promosi jabatan harus segera diselesaikan untuk memperkecil pengaruh politik pada sistem karir birokrasi, sehingga keadilan para pegawai makin dirasakan.4) Sementara belum dapat memberikan gaji yang besar, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran jam kerja kepada pegawai, supaya dapat mendapatkan tambahan penghasilan di luar gaji sebagai pegawai negeri.5) Segera direalisasikan perombakan struktur gaji para pegawai negeri sehingga pegawai negeri dapat bekerja dengan tenang tanpa harus mencari tambahan uang selain dari pekerjaannya.

The purpose of this research to know: 1) why the employee out of the civil servants in East Timor 2) to assess the factors that influence the employees out of the Civil Servants (PNS (funsionario publiko) in the East Timor. Methods This study will use qualitative research methods. Data analysis technique used in this study is the technique of data analysis Descriptive-Qualitative. Methods of data collection using interviews, documentation and observation. The respondents were 5 people out of the status of staff of civil servants, employees and 1 supervisor employees who are still active. The variables of this study were: compensation, bureaucratic politics, work commitment, career systems, and job stress. The research concluded that: 1) The government imposed a system of compensation to the East Timorese civil servants just a basic salary and allowances of office for officials in structural positions. In implementation, it is known that the civil servants in East Timor did not get many benefits for the welfare of employees. Employees do not receive family allowances, child allowances, allowances wife, allowances pension / old age and various other donations. 2) The employee who has been declared out of the civil servants they chose to join the institutions that provide salary or financial compensation is higher than civil servants. Generally, they choose to work at the UN world bodies that exist in East Timor, or choose to work in consulates of foreign countries that have representatives in East Timor.3) Employees who come out of civil servants in East Timor due to the compensation factor, the political climate, work commitments. These factors are mixed so that the problem becomes complex. Complex factors which are then mixed into one that gave rise to the stress of civil servants. Of job stress is then triggered the employee to resign. Alternative compensation policies that can be suggested 1) The government will soon revise Law No. 8 of 2004 to further clarify and distinguish between the basic salary, allowances and other compensation in meeting the welfare of civil servants a decent and fair. 2) The Government immediately implement the compensation system to the East Timorese civil servants with better and clear. For that, it should be immediately formed a team to assess the ability of the government for the welfare of civil servants. Then draw up legislation that can be used as the legal basis of salary and career management of personnel in a broad sense. The budget for office allowances, family allowances and pension benefits is very urgent to direalisasikan.3) technical regulations regarding promotion must be resolved to reduce political influence on bureaucratic career system, so that justice officials increasingly dirasakan.4) While not able to give a big salary , the government may consider to offer concessions to the employees working hours, in order to obtain additional income beyond salaries as civil negeri.5) soon realized revamp the civil service salary structure so that public servants can work in peace without having to find extra money in addition to his job.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Timor Leste