PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Darmayanti, Supriyadi, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tunagrahita digunakan untuk meyebut mereka yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata baik dari keterbatasan kemampuan intelegensi dan ketidak cakapan dalam berinteraksi sosial yang mengakibatkan banyak dari tunagrahita menjadi korban kekerasan seksual akibat kelemahan mental yang diderita oleh tunagrahita, tidak cukup hanya itu tunagrahita pun kembali menjadi korban ketika kekerasan seksual yang mereka alami harus diproses di peradilan pidana.. Penelitian perlindungan korban kekerasan seksual ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan cara observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang diberikan oleh para aparat penegak hukum kepada tunagrahita korban tindak kekerasan seksual belum mampu memberikan perlindungan yang layak untuk tunagrahita peroleh sebagai kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu upaya perlindungan yang di lakukan oleh aparat hukum terhalang oleh kendala yang diantaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki perspektif korban khususnya bagi tunagrahita, sehingga menjadikan sangat perlu Negara ini untuk segera merevisi Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat yang telah di tandatangani oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan atas nasib penyandang Cacat.

Mental Retardation used for those who have the intellectual abilities under the average of the limited ability of intelligence and lack of conversation in social interaction that resulted in a lot of mental retardation become victims of sexual violence due to mental weakness suffered by mental retardation. Besides mental retardation also be a victim when their experience of sexual violence must be processed in the criminal system. This research use empirical normative method with the primary and secondary data. The primary data collected by using direct observation and interviews with sources. The secondary data obtained through a literature study. The results showed that the effort given by law enforcement officials to mental retardation the victims of sexual violence have not been able to provide adequate protection for mental retardation as vulnerable groups before the law. In addition, protective efforts that undertaken by law enforcement agencies are by constraints such as lack of human resources who have the perspective of victims, especially for mental retardation, making the country is very necessary to immediately revise law No 4 Tahun 1997 on Person with Disabilities in accordance with the Convention The Rights of Persons with Disabilities which has been signed by the Government of Indonesia as a form of Humanitarian protection for the fate of person with disabilities.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tunagrahita, Korban, Kekerasan Seksual, Proses Peradilan Pidana