FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU DENGAN LEMBAGA PERENCANAAN KABUPATEN DI MADURA BERDASARKAN PERSEPSI STAKEHOLDERS

R. SUFIA KURNIATI, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pembentukan Badan Otorita pembangunan wilayah merupakan salah satu strategi Pemerintah Pusat dalam pembangunan wilayah. Seperti halnya Otorita Batam, Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Pembentukan BPWS ini dalam rangka optimalisasi rencana industrialisasi di Madura. Otorita Batam dibentuk Tahun 1971 ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik, sementara BPWS dibentuk pada tahun 2008 pada saat sistem pemerintahan di Indonesia sudah desentralisasi. Hubungan antara lembaga yang dibentuk Pemerintah Pusat dengan daerah otonom di wilayah kerja lembaga tersebut memerlukan hubungan yang jelas agar tidak ada kewenangan yang tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan hubungan BPWS dengan lembaga perencanaan kabupaten di Madura sebagaimana terpersepsi oleh stakeholders; dan (2) Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola hubungan BPWS dengan lembaga perencanaan kabupaten di Madura sebagaimana terpersepsi oleh stakeholders. Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme otorita sebagai alat pengembangan industri wilayah antar daerah otonom pasca peresmian jembatan Suramadu cenderung terjalin secara tidak langsung, dengan konsep-konsep sebagai berikut: (1) Konsistensi Pemerintah Pusat Terhadap Rencana Industrialisasi di Madura; (2) Komunikasi Dalam Perencanaan Wilayah; dan (3) Peran Stakeholders Pendukung. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Pusat memberi tempat bagi Pemerintah Kabupaten di Madura untuk berperan lebih banyak dalam rencana industrialisasi di Madura. BPWS hendaknya lebih terbuka dengan Pemerintah Kabupaten tentang tugas dan fungsinya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten agar membentuk kerjasama antar daerah.

The formation of local development Authority Board is one strategy of the Central Government in local development. Following the case of Batam Authority, the Central Government formed is aimed Board of Suramadu Development (BPWS). This BPWS to optimize industrialized development in Madura. Batam Authority was formed in 1971, when Indonesia followed centralistic-new order government systems, while BPWS was formed in 2008 when the governmental systems of Indonesia had been decentralized. The relationship between boards formed by the Central Government and boards formed by Local Autonomy is crucial. This study aimed at: (1) Describing the relationship between BPWS and planning board of regency in Madura as perceived by stakeholders; and (2) Describing and analyzing factors affecting pattern of relationship between BPWS and planning board of regency in Madura as perceived by stakeholders. This study used inductive-qualitative method. The findings indicated that authority mechanism as a tool to develop local industries among autonomous areas after the bridge of Suramadu was inaugurated tended to associate indirectly with the following concepts: (1) Consistence of the Central Government for Industrialization Plan in Madura; (2) Communication to Local Planning; and (3) Role of Supportive Stakeholders. This study recommends the Central Government to give more room to the Regency Government of Madura to play more roles in industrialization plan of Madura. BPWS should be fairer to the Regency Government on the tasks and functions.

Kata Kunci : Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Lembaga Perencanaan Kabupaten, Persepsi stakeholders.