RETRIBUSI PASCA KEBAKARAN PASAR ( Studi tentang Kontestasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Formulasi Kebijakan Retribusi di Pasar Beringin Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Pasca Kebakaran )

Akhmad Akmal Husaen, Drs. Haryanto, MA.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengambil kebijakan baru tanpa mengubah regulasi terkait keberadaan pasar tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari retribusi yang dipungut terhadap pedagang. Adanya kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan pedagang terhadap kebijakan tersebut, membuat kontestasi kepentingan keduanya dalam formulasi kebijakan tersebut, tidak bisa dihindarkan. Hal ini disebabkan, dalam formulasi semua kepentingan akan dicoba untuk diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan kebijakan yang bisa mengakomodir semua pihak. Namun, secara logika tentu sangat jarang ada kebijakan yang mampu mengakomodir semua pihak. Oleh karena itulah, cara – cara serta sumber daya yang digunakan oleh aktor untuk memenangkan kontestasi, menjadi sesuatu yang signifikan untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang digunakan adalah bagaimana kontestasi kepentingan yang terjadi antara pemerintah daerah dan pedagang dalam formulasi kebijakan retribusi di Pasar Beringin Buntok, Kabupaten Barito Selatan pasca kebakaran ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diperlukan maka digunakan tekhnik dokumentasi terhadap berbagai dokumen formal maupun informal yang mendukung. Selanjutnya adalah wawancara terhadap narasumber yang terkait, sekaligus sebagai bagian dari konfirmasi dari dokumen yang telah didapatkan. Tekhnik penelitian yang terakhir adalah observasi lapangan. Guna mendukung metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada dua teori yang digunakan yaitu formulasi kebijakan retribusi di Pasar Beringin Buntok pasca kebakaran dan kontestasi aktor dalam formulasi kebijakan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapatkan temuan bahwa kontetasi dalam formulasi kebijakan retribusi di Pasar Beringin Buntok, lebih sebagai wujud arena yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menunjukan dominasinya terhadap pedagang. Ini dibuktikan dengan tidak tercapainya keinginan pedagang untuk bisa berjualan kembali, ditempat yang menurut mereka strategis. Dominasi tersebut sebagiannya diwujudkan melalui dialog yang konstruktif dengan pedagang. Namun sebagian lagi diwujudkan dengan menampilkan pemerintah daerah sebagai aktor yang memang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Hal ini diperparah dengan ketergantungan pedagang terhadap pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas berdagang yang mampu menampung seluruh pedagang. Kontestasi yang terjadi tidak dalam bentuk kekerasan. Namun dilakukan melalui rapat – rapat baik antar aktor maupun antara aktor. Serta menindaklanjuti rapat tersebut dengan penyampaian surat permohonan kepada aktor yang mempunyai kewenangan. Jadi, kontestasi dalam formulasi kebijakan, sangat dipengaruhi oleh sumber daya aktor.

Fire that swept Buntok Beringin Market on August 5, 2007 to make South Barito regency government took a new policy without changing the relevant regulations that market presence as one source of local revenue from user charges retribution on traders. In addition, the measures taken by local governments can not be separated from the fate of traders who hang their livelihoods from trading in these Buntok Beringin Market. The existence of local government interests and the interests of traders against the policy, making contestation of interests both in policy formulation, can not be avoided. This is due, in the formulation of all interests will try to be processed in such a way so as to produce policies that can accommodate both of actors. However, logically of course very rarely there is a policy that is able to accommodate both of actors. Therefore, how well resources are used by actors to win the contestation, be something significant for the study. Based on that fact, the question of the research is how to contestation of interests between local government and the traders in retribution policy formulation in the Buntok Beringin Market, South Barito Regency post-fire? This study used a qualitative approach using case study method. While to obtain data necessary documentation techniques will be used against a variety of formal and informal documents that support. Next is the interview related to the resource persons, as well as part of the confirmation of the documents that have been obtained. The latest research techniques are observation field. To support the research methods used to answer the research questions there are two theories used in, retribution policy formulation in Buntok Beringin Market and actors contestation in public policy formulation. Based on research by the obtained findings that contestation in retribution policy formulation in the Buntok Beringin Market, more as a form of arena used by local governments to show their dominance against the trader. This is evidenced by not reaching the trader wishes to be able to sell back, where they think strategically. In addition, the retribution which, according to the traders will not be levied on the unpermanent market, turned out to be collected back by local governments, without any socialization with the merchant. Although in the end user charges retribution until now has been reduced 50% from that determined by the local government. The dominance was partly realized through constructive dialogue with the traders. But partly realized by displaying local government as an actor who really has the power and authority to regulate society. This is compounded by dependence on local merchants for the provision of trading facilities that can accommodate all the traders. Contestation that occurs not in the form of violence. But done through meetings between actors. And follow up meeting with the submission of a request to an actor who has authority.

Kata Kunci : Kontestasi, Formulasi kebijakan dan retribusi daerah