DINAMIKA GERAKAN ANTI-PLTN Studi Kasus Perlawanan Rakyat Balong Terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria (2007-2009)

SARDI WINATA, Prof. Dr. Heru Nugroho

2011 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan perlawanan yang muncul terhadap rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, dengan harapan hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan terhadap gerakan perlawanan yang muncul akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Awal rencana pemerintah membangun PLTN sudah dimulai dengan membentuk Lembaga Tenaga Atom pada tanggal 5 Deseber 1958, lembaga yang kemudian berubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berhasrat akan memiliki PLTN ditahun 1985. Harga minyak dunia semakin mahal, ancama akan krisis energi fosil dan polusi yang tinggi merupak alasan yang paling sering diutarakan oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Lama mengalami kevakuman, rencana itupun mulai kembali diwacanakan, tahun 2010 tahap rencana pembangunan dimulai dan diharapakan pembangkit tersebut dapat beroperasi ditahun 2016. PLTN ini akan menyuplay kebutuhan energi sebesar 2% dari kebutuhan nasional dan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan energi Jawa dan Bali. Namun resistensi-pun muncul dari masyarakat setempat. Menurut mereka PLTN yang akan menghabiskan dana sebesar 76 trliyun sangat berbahaya bagi Masyarakat Semenanjung Muria. Untuk memparkuat gerakan perlawanan, warga Balong membentuk sebuah organisasi tolak PLTN yang dinamakan Persatuan Masyarakat Balong (PMB). Dimulai dengan sebuah emberio gerakan (FAMB), gerakan masyarakat terus mengalami perubahan mendasar dalam melakukan aksi pergerakan untuk melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN. Setelah dirasa FAMB tidak efektif lagi dalam menampung aspirasi gerakan perlawanan, FAMBpun pecah, salah satu kelompok yang mengabdikan diri untuk menolak PLTN mendirikan PMB. Dengan PMB gerakan ini menadapatkan tempat di masyarakat Balong, sosialisasi dan mobilisasi-pun gencar dilakukan. Dampak dari gerakan PMB, masyarakat secara sukarela terlibat dalam agenda-agenda gerakan. puncaknya masyarakat terlibat penuh dalam aksi-aksi massa yang kerap kali dilakukan oleh PMB. Perjuangan masyarakat selama ini telah mampu untuk memundurkan rencana mega proyek yang telah ditetapkan akan mulai dibangun tahun 2010 dan akan beroperasi ditahun 2016. Tidak hanya itu, aktifitas Batan yang berkaitan dengan proyek PLTN juga sudah terhenti sejak munculnya resistensi yang kuat di masyarakat Desa Balong. Penelitian ini dilandasi dengan analisisis gerakan sosial dengan menggunakan teori Cahrles Tilly tentang collective action. Metode penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan, studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan gerakan perlawanan rakyat terhadap gerakan tolak PLTN terutama unsur PMB itu sendiri.

This study aims to analyze the resistance movement that emerged against the government's plan to build Nuclear Power Plant (PLTN) in Muria Headland. Hopefully the results of this research can provide input to the resistance social movement that emerged due to government policies that are not siding with the people. The government plans to build nuclear power plants has started to establish Atomic Energy Agency on December 5, 1958, the institution which later changed its name to National Atomic Energy Agency (BATAN) would desire to have nuclear power plants in 1985. World oil prices are more expensive, the threat to fossil energy crisis and high pollution are reason expressed by the government to socialize. After had vacuum for a while, the government started discourse plans in 2010 started the construction plan stage and the plant is expected to operate in 2016. This nuclear power plant will supplies energy needs of 2% of national needs and will be focused to meet the energy needs of Java and Bali. However, resistance was emerging from the local community. According to their nuclear power plants that will spend the funds by 76 billion are very dangerous for society Muria headland. To empowered the resistance movement, Balong residents formed an organization called the Union of Balong Society (PMB) to reject the Nuclear Power Plant (PLTN). Starting with movement pioneer, called FAMB (Forum Aspirasi Masyarakat Balong), the movement of people continues to experience a fundamental change in the movement to take action to make the rejection of nuclear power development plan. Once considered FAMB no longer effective in accommodating the aspirations of the resistance movement and FAMB is disorganization, one of the groups that devote themselves to reject the Nuclear Power Plants establish PMB (Persatuan Masyarakat Balong). With this movement PMB was accepted by society an then socialization and mobilization, was intensively conducted. The impact of the movement of PMB is the community can voluntarily engaged in the movement agendas. The community fully engaged in mass actions that are often times done by PMB. The struggle of society has been able to postponed the mega projects that have been set will begin construction in 2010 and would operated in 2016. Not only that, Batan activities related to Nuclear Power Plants projects have also been halted since the emergence of strong resistance in the village of Balong. This research is based on the social movement analysis by using the theory of collective action by Charles Tilly. The research method uses a qualitative approach, while data collection is done through field studies, literature studies and interviews of several resource persons associated with the movement of popular resistance against the movement of nuclear decline mainly PMB element itself.

Kata Kunci : PLTN, BATAN, Semenanjung Muria