ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2007 s.d. 2009)

Mustafa Kamal, SSTP, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara formal diukur dengan pemberian opini dari BPK RI, Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah yang telah mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI periode tahun anggaran 2007 s.d. 2009, namun sebelum itu, pada tahun 2006, World Bank pernah melakukan penelitian terhadap kinerja pengelolaan keuangan Publik di Provinsi Aceh berdasar pada sembilan bidang strategis, yaitu: (1) Kerangka peraturan perundang undangan daerah; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) audit internal; (7) hutang dan investasi public; (8) pengelolaan asset; serta (9) audit eksternal dan pengawasan. Menurut hasil penelitian tersebut, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah masuk dalam kategori buruk Dua kondisi yang berbeda tersebut, menjadi dasar penelitian ini dilakukan, pertama, dengan menelaah kembali pengelolaan Keuangan Daerah dalam tinjauan Sembilan bidang strategis yang dikembangkan oleh World Bank dan Kedua, melihat keterkaitan antara Sembilan bidang strategis yang dikembangkan oleh World Bank dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI Hasil penelitian menunjukkan, kinerja pengelolaan keuangan daerah, relatif telah berjalan baik, terutama dibidang Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Kas, Akuntansi dan Pelaporan, Audit Internal, serta audit eksternal dan pengawasan, sedangkan untuk bidang kerangka peraturan Perundangundangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Hutang dan Investasi, serta pengelolaan aset relatif masih belum berjalan optimal Kaitan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI dengan sembilan bidang strategis, terletak pada penekanan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang tertuang dalam dokumen-dokumen laporan keuangan, dalam hal ini realisasi anggaran, arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan, dan bila dokumen-dokumen tersebut telah dapat diungkapkan dengan baik, menjadi indikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pemeriksaan internal, sedangkan sembilan bidang strategis yang dikembangkan oleh World Bank selain menjangkau kriteria penilaian BPK RI, juga memiliki kriteria tinjauan pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai hasil akhir penelitian, agar Pemerintah Daerah memperhatikan kebijakan dan prosedur yang memerlukan pengaturan teknis, transparansi, alokasi aparatur berlatarbelakang akuntansi dan peningkatan kapasitas auditor bersertifikasi, juga kritik disampaikan kepada BPK RI dalam menetapkan indikasi kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan belum memberikan penekanan berarti sehingga Pemerintah Daerah relatif tidak menanggapi serius kekurangannya dalam hal ini beberapa peraturan perundangundangan daerah yang seharusnya diterbitkan

Fiscal Management Performance is measured by giving a formal opinion from the BPK RI, Central Aceh Regency is one area that has been able to obtain unqualified opinions from BPK RI period of fiscal year 2007 up 2009, but before that, in 2006, the World Bank has done research on the performance of public financial management in Aceh Province, based on the nine strategic areas, namely: (1) local laws and regulatory framework, (2) planning and budgeting, (3) cash management; (4) procurement of goods and services, (5) accounting and reporting; (6) internal audit; (7) debt and public investment; (8) asset management, and (9) external audit and oversight. According to the results of these studies, financial management areas of Central Aceh District included in the bad category Two different conditions, shall become the basis of this research, first, to review the regional financial management in nine areas of strategic review that was developed by the World Bank and the Second, see the linkages between the nine strategic areas developed by the World Bank to the granting of Unqualified opinionby BPK RI The results showed, the performance of financial management, has been running relatively well, especially in the field of Planning and Budgeting, Cash Management, Accounting and Reporting, Internal Audit and external audit and oversight, while the regulatory framework for the field of Local Legislation, Procurement of Goods and Services , Debt and Investment, as well as asset management is relatively still has not run optimally Linkages Unqualified opinion given BPK RI with nine strategic areas, the emphasis lies in conformity with governmental accounting standards set out in the financial report documents, in this budget, cash flow, balance sheet and notes to financial statements, and if the document these documents have to be disclosed by either, an indication of compliance to legislation and the effectiveness of internal audit system, while the nine strategic areas developed by the World Bank in addition to reaching the assessment criteria BPK RI, also has a financial management review criteria for a more comprehensive regional The recommendations can be given as the end result of research, for local government pay attention to policies and procedures that require technical arrangements, transparancy, allocation of personnel accounting background and increase the capacity of certified auditors, as well as criticism of Indonesia submitted to the BPK RI in establishing an indication of compliance with regulatory legislation has not given significant emphasis so that local governments do not respond to relatively serious shortcomings in this regard several areas of legislation that would have been issued

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Tengah