KOMPLEKSITAS BEBAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BENDERA DAN REGISTRASI NEGARA ASING (SEBUAH TINJAUAN HUKUM TERHADAP PESAWAT UDARA PENGANGKUT JEMAAH HAJI INDONESIA)

Lumrat Victor Sianturi, SH, Haryanto, S.H., M.Kn.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan untuk mengkaji beban pertanggungjawaban perdata Garuda selaku maskapai nasional pengangkut udara jemaah haji Indonesia, dalam hal pesawat yang dioperasikannya mengalami keterlambatan keberangkatan dikarenakan gangguan teknis/mekanikal, dan mengkajinya berdasarkan perjanjian wet lease yang dibuat antara Garuda selaku penyewa pesawat (lessee) dan maskapai asing selaku pihak yang menyewakan pesawat (lessor) dan regulasi penerbangan sebagai dasar hukumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan pe nelitian lapangan. Data primer didapatkan dengan cara wawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dengan alat studi dokumen. Kedua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perjanjian angkutan udara domestik dan internasional masih menempatkan isi Konvensi Warsawa 1929 sebagai konvensi yang menjadi referensi hukum para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. (2) Perjanjian sewa-pakai antara Garuda dengan maskapai asing mengemban konsekwensi hukum dari segi tanggungjawab atas pengoperasian pesawat tanpa memperhatikan siapa actual carrier dan contracting carriernya. (3) Izin mengoperasikan pesawat asing berdasarkan Air Operator Certificate (AOC) yang dipunyai Garuda menuntut pemenuhan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) Indonesia.

This research is a normative-empirical research, which aims to assess the burden of civil responsibility as the national airline Garuda pilgrims Indonesian air carriers, in terms of the operation of the aircraft's departure has been delayed due to technical/operational problems, and studying it under the wet lease agreement made between the Garuda as airplane renter (lessee) and foreign airlines as the party that rent aircraft (lessor) and the regulations of aviation as legal basis. Data used in this study are primary and secondary data obtained through library research and field research. Primary data was obtained by interview with the interview guide instrument, while the secondary data obtained by study of documentation by means of document studies. Both data were analyzed by using descriptive qualitative. The results of this study indicate that (1) agreements for domestic and international air transport are still putting the contents of the Warsaw Convention 1929 as a reference law conventions of the parties who are bound by the agreement. (2) The lease agreement between the Garuda- mix with foreign airlines carry legal consequences in terms of responsibility for the operation of aircraft regardless of who the actual carrier and the contracting carrier. (3) Permit to operate a foreign aircraft under Air Operators Certificate (AOC) is owned by Garuda demand fulfillment Civil Aviation Safety Regulations (CASR) of Indonesia.

Kata Kunci : Tanggungjawab hukum, Perjanjian sewa-pakai, Keterlambatan.