KEBIJAKAN DAN KONDISI KELEMBAGAANKELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN NGADA,PROPINSI NUSA TENGGARA TIMURPADA ERA OTONOMI DAERAH

Seferinus Niki, S.S., Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Besarnya kenaikan jumlah penduduk yang terlihat dari hasil sensus tahun 2010 menjadi titik permenungan berbagai pihak untuk kembali membenahi pelaksanaan program keluarga berencana pada era desentralisasi. Dilema yang terjadi adalah betapapun pentingnya program keluarga berencana harus disesuaikan dengan diskresi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam keotonomian. Kecenderungan umum yang terjadi adalah setelah desentralisasi keluarga berencana, setiap pemerintah daerah memiliki respek yang beragam terhadap keluarga berencana. Pelaksanaan program keluarga berencana yang sentralistik pada masa sebelumnya telah membuat banyak daerah belum sepenuhnya menerima keluarga berencana sebagai bagian dalam totalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keluarga berencana masih dianggap sebagai program pusat yang dilaksanakan di daerah dan belum sebenuhnya menjadi program daerah. Oleh karena itu, pencermatan tentang sejauhmana komitmen daerah terhadap program keluarga berencana dan kemampuan daerah dalam mengelola implikasi yang terjadi akibat perkembangan regulasi merupakan hal yang penting dan urgen sebagai masukan evaluatif. Problematika seputar pelaksanaan desentralisasi keluarga berencana inilah yang mendorong pencermatan terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangkaian penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini berusaha untuk melihat dinamika penyelenggaraan urusan keluarga berencana setelah urusan tersebut didesentralisasikan. Fokus penelitian adalah komitmen pemerintah daerah terhadap keluarga berencana yang dapat dilihat dari pengintegrasian program keluarga berencana dalam perencanaan daerah, kebijakan pengalokasian sumber daya dan pensikapan pemerintah daerah terhadap isu-isu antipati. Sedangkan, implikasi kelembagaan mencermati aspek keberadaan lembaga keluarga berencana, pelaksanaan kewenangan dan pola koordinasi yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum komitmen pemerintah Kabupaten Ngada masih lemah yang ditunjukkan oleh besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap intervensi program dan angggaran dari luar. Sedangkan kedudukan strategis keluarga berencana dalam dokumen perencanan daerah dan pensikapan terhadap isu antipati walaupun menunjukkan perkembangan positif namun masih bersifat normatif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya komitmen daerah. Sementara itu, perkembangan regulasi telah menyebabkan adanya dinamika aspek-aspek kelembagaan yakni perubahan lembaga keluarga berencana dari waktu ke waktu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan-kewenangan dan koordinasi yang telah berjalan baik koordinasi internal organisasi , antar organisasi dan koordinasi vertikal.

The increase in population revealed by census in 2010 became point of reflection for various parties to return to family planning program implementation in decentralization era. The existing dilemma of how important is the family planning program tailored to autonom local discretion to regulate and manage their own household in their autonomy. The general trend is happening is after the decentralization of family planning, each local government has various respects on family planning. The centralized family planning program implementation in the past has not made so many areas accept completely the family planning as part of the governance totality in the region. Family planning is still regarded as a central program implemented locally and have not completely realized into regional programs. Therefore, analysis on how far local commitment to the family planning programs and capabilities in managing the implications arising from the regulation development is important and urgent element as an evaluative input. The only problem surrounding implementation of decentralization in the family planning is what encourages analysis on the existing condition occurring in the Ngada Regency - Nusa Tenggara Timur Province. In a series of qualitative and quantitative research, this study attempted to look at the implementation dynamics of the family planning affairs after having decentralized. The research focus is local government's commitment to family planning which can be seen from integration of the family planning programs in regional planning, the resource allocation policy and the local government responsiveness to antipathic issues. Meanwhile, the institutional implications in taking the existence of existing family planning institutions, the authority actualization and coordination pattern are improved. The results showed that, in general, the commitment given by Government of Ngada Regency is still weak as indicated by the total local government dependence to the program intervention and outside budget. While the strategic position of family planning in regional planning documents and attitudes towards the antiphatic issue despite of positive development is just still normative in manner and therefore has not fully reflected the strength of local commitment. Meanwhile, the regulation has caused the dynamics for the institutional aspects such as changes in family planning agencies from time to time affecting the authority implementation and improved coordination either those internal organization, inter organization and vertical coordination.

Kata Kunci : Desentralisasi, Keluarga Berencana, Komitmen Pemerintah Daerah dan Implikasi Kelembagaan