PENGARUH PENGATURAN MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA (GREATER YOGYA) (KPY) TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Hari Triyana, SE, Andi Sandi Antonius, T.T., S.H., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan Tesis yang dipublikasikan ini mengambil judul Pengaruh Pengaturan Mengenai Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Greater Yogya) (KPY) terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Isu utama dalam penulisan Tesis ini difokuskan pada formulasi masalah utama, yaitu: apakah pengaturan KPY mampu atau dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan investasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di Provinsi DIY. Naskah Publikasi ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif (literature review) dan penelitian lapangan (field research). Analisis hukum dilakukan berdasarkan keterkaitan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga kesesuaian dan ketepatannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sistematisasi, kualifikasi dan eksplikasi data dilakukan secara berurutan sehingga kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan dengan mengunakan interprestasi hukum dan dengan menggunakan cara berfikir hukum deduktif dan induktif sekaligus. Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa pengaturan KPY cenderung menghasilkan pola negatif atau pengaturan KPY kurang mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan investasi sebagai sumber utama pendapatan daerah. Kecenderungan ini terlihat dari empat aspek, yaitu: (1). adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (teori dengan praktek); (2). kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (legal lacunae atau leemten in het recht); (3). kekaburan norma hukum atau bias dan deviasi norma hukum (vege normen); dan (4). munculnya konflik norma hukum (conflict of rules). Selanjutnya, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, jenis penanaman modal yang relevan di KPY dan kejelasan pembagian kewenangan pengaturan dan pemanfaatan ruang KPY merupakan jawaban dari permasalahan yang menjadi nilai tambah kegunaan penelitian ini.

This research publication concerns with the current issue on the Influence of the Greater Yogyakarta Land Used-Planning (KPY) to Investment in the Yogyakarta Province within the Decentralization Policy. Therefore its main problem is defined as “Whether the Greater Yogyakarta Land-used Planning Bill could contribute to increase local investment within the Yogyakarta Province based on the Law Number 25 of 2007? Normative legal research conducted by literature review and field research were conducted in sequence in order to reveal conclusion or answer to the said problem. Primary, secondary and tertiary legal resources relevant to this research were taken into account in this researh. Precision and recall are intended to be obtained from systemizing, qualifying and concluding variables of this research literature. At the final stage, deductive as well as inductive legal interprestation was outlined in order to reach the final conclusion and answers. It reveals that the greater Yogyakarta Land-used Planning Bill has a little influence to incerase domestic investment because it opens chance to widen up gaps, legal bias, legal vacuum, legal lacunae and legal conflict among stakeholders and beneficiaries. Moreover, negative and positive factors are able to be identified. Finally, the distribution of authorities between central and local government is one of crucial element to effectively implement it in future since decentralization policy really defines its implementation.

Kata Kunci : Kawasan Perkotaan Yogyakarta, desentralisasi, investasi dan perda