IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP PERIODE 2004 – 2009)

MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, Fajrul Falaakh, S.H., MA., M.Sc.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Dasar penelitian ini adalah dikarenakan lemahnya pengawasan DPRD terhadap Perda, sehingga terjadi kesenjangan antara tujuan dari Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 1). bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda oleh Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Cilacap dan 2). apa yang menjadi hambatan DPRD dalam menjalankan kewenangannya di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektifitas implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cilacap terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Cilacap dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah di Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Tipe penelitian hukum normatif adalah pencermatan dokumen, hukum positif atau literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adanya intensitas kedekatan dan relevansi menjadi dasar menentukan suatu bahan hukum masuk dalam kriteria tertentu, seperti ; primer, sekunder dan tertier. Penelitian empiris, merupakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research) secara langsung dari responden yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, DPRD Kabupaten Cilacap belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Hal ini karena terdapat beberapa faktor, di antaranya lemahnya aturan tentang pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya sistem pengawasan DPRD yang berkesinambungan, dan kecilnya kewenangan fungsi pengawasan DPRD Saran dalam penelitian ini adalah : diperlukannya penyusunan agenda pengawasan oleh DPRD; sistem pengawasan yang berkesinambungan; dan harmonisasi aturan tentang fungsi pengawasan.

This research is done based on the fact that the supervision done by Local Legislative Council of Cilacap is very weak. There is gap between the goal want to be achieve by local regulation of those regulation. Problem raised in this research are : 1). How is the supervision done by DPRD on the implementation of local regulation by the regent based on law no. 32 of 2004 in Cilacap, 2). Obstacles faced by local legislative council in controlling the implementation of local regulation in Cilacap. This research aims to analyze the effectiveness of supervision done by local legislation council of Cilacap to the implementation of region regulation and obstacles faced by local legislative council in controlling the implementation of those regulation. This research uses empirical normative. Method in normative legal research document, positive law and literatures are studied as secondary data. Proximity and relevancy used as a law material to be included in particular criteria such as primary, secondary and tertiary. In addition in field legal research data is taken from direct field research of the object. This research was done with depth interview and data were analyzed using qualitative descriptive analysis. This research shows that supervision done by local legislative council was not optimal. There are obstacles found are: the supervision done by local legislative council is very weakness to local government, is not including lack of rules concerning the supervision of Local Legislative Council against the system parliament yet, and his little oversight authority of Local Legislative Council. In addition this research are, need preparation for supervision, continuous monitoring system, and harmonization of rules on supervision function.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Pelaksanaan Peraturan Daerah.